Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menegaskan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi akan tetap mengacu pada perkembangan harga minyak mentah dunia. Penurunan harga Pertamax yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026 menjadi salah satu bentuk implementasi mekanisme pasar yang diterapkan terhadap BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa perubahan harga Pertamax tidak ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan mengikuti pergerakan Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi acuan dalam penetapan harga energi nasional. Menurutnya, apabila harga minyak dunia mengalami penurunan, maka harga BBM nonsubsidi juga memiliki peluang untuk turun. Sebaliknya, jika terjadi lonjakan harga akibat dinamika global, pemerintah akan melakukan evaluasi sesuai kondisi yang berkembang.
“BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme harga pasar dunia atau ICP,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026). Ia juga menambahkan bahwa perkembangan geopolitik internasional masih menjadi faktor utama yang memengaruhi volatilitas harga minyak global.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026. Selain Pertamax, harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green juga mengalami penyesuaian, sedangkan Pertalite serta Bio Solar tetap dipertahankan pada harga sebelumnya sesuai kebijakan subsidi pemerintah.
Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap harga BBM bersubsidi. Bahlil menegaskan sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional masih berasal dari jenis BBM bersubsidi sehingga pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi.
Sejumlah pengamat menilai langkah mempertahankan harga Pertalite dan Bio Solar sekaligus menurunkan harga BBM nonsubsidi dapat memberikan sentimen positif terhadap aktivitas ekonomi. Beban biaya operasional sektor transportasi dan distribusi diperkirakan lebih terkendali, sementara dunia usaha memperoleh kepastian biaya energi di tengah ketidakpastian pasar global.
Laporan CNN Indonesia menyebutkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta keberlangsungan pasokan energi nasional. Sementara Katadata menilai kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan distribusi BBM di seluruh Indonesia.
Pelaku pasar kini menantikan perkembangan harga minyak mentah dunia dalam beberapa pekan ke depan. Apabila tren pelemahan harga minyak berlanjut dan kondisi geopolitik global tetap kondusif, peluang penyesuaian harga BBM nonsubsidi masih terbuka. Namun, pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan akan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional, kemampuan fiskal negara, serta kepentingan masyarakat secara luas. (Sn)