Jakarta|EGINDO.co Pemerintah secara resmi meluncurkan pendirian lembaga pendidikan tinggi strategis bertajuk Universitas Republik Indonesia (URI). Institusi ini dirancang khusus sebagai kawah candradimuka untuk mencetak kandidat pemimpin masa depan di sektor pemerintahan dan Korporasi Milik Negara (BUMN).
Rencana ekspansi infrastruktur pendidikan ini disampaikan langsung oleh pimpinan baru URI usai prosesi pengangkatan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Berikut adalah deretan poin kunci transformasi pembangunan kampus URI dari sudut pandang alokasi aset dan investasi SDM:
Optimalisasi Aset Komoditas yang Tak Lagi Produktif
Langkah awal pengerjaan fisik kampus utama bakal memanfaatkan revitalisasi lahan seluas area perkebunan kelapa sawit milik PTPN di wilayah Cikasungka, Jawa Barat. Langkah alih fungsi lahan ini dinilai sebagai strategi optimalisasi idle asset milik negara agar memiliki nilai tambah (added value) yang jauh lebih tinggi di sektor pembangunan sumber daya manusia.
Efisiensi Operasional Melalui Pinjam Pakai Fasilitas BUMN
Sembari merampungkan proses legalitas tanah dan pengadaan lahan di Bogor, manajemen URI menerapkan efisiensi operasional dengan memanfaatkan infrastruktur existing. Pihaknya menyewa atau meminjam dua lantai di perkantoran BUMN yang berlokasi strategis di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sebagai markas sementara.
Duo Kepemimpinan dan Fokus Utama
Lembaga yang difokuskan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di instansi publik dan korporasi pelat merah ini dinakhodai oleh Donny Ermawan Taufanto selaku Gubernur URI, didampingi Yos Sunitiyoso yang mengemban amanat sebagai Wakil Gubernur.
Sorotan Media Terpercaya
Langkah strategis pendirian URI serta pemanfaatan lahan PTPN ini turut memantik perhatian publik dan insan pers. Berdasarkan ulasan Bloomberg News, kehadiran institusi ini dinilai sebagai bagian dari peta jalan reformasi tata kelola BUMN demi mendongkrak daya saing korporasi negara di kancah global. Sementara itu, Harian Kompas menggarisbawahi krusialnya transparansi dalam alih fungsi aset komoditas menjadi fasilitas publik, sembari menekankan agar penyusunan kurikulumnya relevan dengan tantangan ekonomi hijau serta transformasi digital. (Sn)