Jakarta|EGINDO.co Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII pada 24–26 Juli 2026 di Jakarta. Forum yang mempertemukan puluhan organisasi Islam tersebut tidak hanya membahas isu keumatan, tetapi juga akan menyoroti berbagai persoalan strategis di bidang ekonomi nasional, termasuk penguatan investasi, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyampaikan bahwa kongres akan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (24/7/2026) pukul 16.00 WIB. Kehadiran kepala negara dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap masukan dari kalangan ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam merumuskan arah pembangunan nasional.
KUII VIII akan diikuti oleh 87 organisasi Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Selain membahas penguatan akhlak bangsa dan kehidupan demokrasi, forum tersebut juga akan mengupas dinamika geopolitik global yang dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Sejumlah isu ekonomi menjadi perhatian utama dalam kongres, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, penguatan sektor keuangan nasional, hingga pembahasan mengenai PFII yang diproyeksikan menjadi pusat jasa keuangan berstandar internasional. Para peserta diharapkan dapat memberikan pandangan dan rekomendasi agar kebijakan ekonomi nasional mampu meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain aspek ekonomi, kongres juga akan membahas isu keamanan nasional serta tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil pembahasan nantinya direncanakan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lintas sektor.
Untuk memperkaya pembahasan, MUI mengundang sejumlah pejabat negara, antara lain para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, unsur TNI dan Polri, anggota DPR RI, akademisi, serta tokoh organisasi kemasyarakatan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat menghasilkan dialog yang komprehensif mengenai arah pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Sejumlah pengamat menilai pembahasan mengenai PFII, ketahanan pangan, dan energi dalam forum keagamaan berskala nasional menunjukkan semakin eratnya keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan peran masyarakat sipil. Rekomendasi yang dihasilkan KUII VIII diperkirakan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah dalam memperkuat kebijakan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas nasional, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian global.
Sebagaimana diberitakan Antara dan Kompas.com, KUII VIII diharapkan menjadi wadah konsolidasi pemikiran umat Islam untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (Sn)