Jakarta|EGINDO.co Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembenahan berbagai persoalan ekonomi nasional yang dinilai menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah tantangan yang menjadi perhatian antara lain kesejahteraan tenaga pendidik, penciptaan lapangan kerja, hingga penanganan kemiskinan ekstrem.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, tetapi juga oleh kebocoran ekonomi yang selama bertahun-tahun menggerus potensi penerimaan negara.
Presiden menjelaskan, praktik seperti underinvoicing, transfer pricing, manipulasi dokumen perdagangan, hingga penyelundupan menjadi faktor yang menyebabkan kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri. Ia menyebut nilai kebocoran ekonomi tersebut mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun atau setara ratusan miliar dolar Amerika Serikat.
Prabowo menambahkan, angka tersebut bukan berasal dari perhitungan internal pemerintah, melainkan mengacu pada data dan kajian berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola perdagangan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna menutup celah kebocoran ekonomi.
Selain itu, Presiden menilai perbaikan tata kelola ekonomi menjadi langkah penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Menurutnya, potensi ekonomi Indonesia yang besar harus mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing nasional.
Sejumlah pengamat menilai upaya menekan kebocoran ekonomi akan berdampak positif terhadap penerimaan negara dan ruang fiskal pemerintah. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, anggaran negara dapat diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga program perlindungan sosial.
Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi apabila tata kelola perdagangan dan investasi terus diperbaiki secara berkelanjutan. (Sn)