Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memberantas korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan. Menurutnya, penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten tanpa memandang status maupun latar belakang pihak yang terlibat.
“Pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen besar Presiden. Karena itu, upaya tersebut akan terus berjalan tanpa pandang bulu,” kata Hasan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Hasan menyampaikan pernyataan tersebut saat dimintai tanggapan mengenai sejumlah proses penegakan hukum yang belakangan melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan dalam perkara dugaan korupsi.
Terkait perkembangan proses seleksi dan Tes Penilaian Akhir (TPA) terhadap Kuntadi, Hasan memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia meminta awak media mengonfirmasi informasi tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara.
Selain itu, Hasan menjelaskan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 66 Tahun 2025 bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Aturan tersebut menjadi dasar pendampingan unsur TNI dan Polri dalam pengamanan rumah dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan aman dan tanpa hambatan.
Dari sisi ekonomi, konsistensi pemerintah dalam memberantas korupsi dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi aspek yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal di suatu negara.
Sejumlah lembaga internasional juga menilai reformasi tata kelola memiliki peran strategis terhadap daya saing ekonomi Indonesia. Reuters dalam berbagai laporannya menyebut kepastian hukum dan reformasi birokrasi menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor global dalam membaca prospek investasi di Indonesia. Senada dengan itu, Bloomberg menilai upaya memperkuat integritas lembaga penegak hukum dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah berharap komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya memperkuat integritas penegakan hukum, tetapi juga mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. (Sn)