Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tetap menjadi prinsip utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Menurutnya, bank sentral memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan moneter sehingga pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah sempat mengalihkan sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai langkah memperkuat penyaluran likuiditas ke sektor riil dan mendorong aktivitas ekonomi.
Namun, setelah dilakukan evaluasi bersama Bank Indonesia mengenai kondisi likuiditas pasar, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan sebagian dana tersebut ke rekening Bank Indonesia. Langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan ekonomi dan stabilitas moneter.
Purbaya mengatakan setiap keputusan terkait pengelolaan kas negara dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi. Selain berkoordinasi dengan Bank Indonesia, pemerintah juga mendengarkan masukan dari pimpinan bank-bank BUMN serta anggota DPR sebelum menetapkan kebijakan.
Ia mengungkapkan bahwa strategi penempatan dana pemerintah di Himbara sebelumnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan likuiditas perbankan. Menurutnya, pertumbuhan jumlah uang beredar yang sebelumnya berada di kisaran nol persen pada September 2025 meningkat hingga mendekati 13 persen.
“Sampai sekarang hasilnya cukup baik. Setelah dana disuntikkan ke Himbara, pertumbuhan uang yang sebelumnya nol persen pada September 2025 kini mendekati 13 persen. Kondisi itu turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,39 persen pada kuartal IV 2025,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, keberhasilan menjaga keseimbangan antara ekspansi likuiditas dan stabilitas pasar menjadi salah satu faktor yang membantu mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah tetap menyesuaikan kebijakan fiskal dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia agar tidak menimbulkan tekanan terhadap inflasi maupun nilai tukar rupiah.
Sejumlah pengamat menilai sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan perlu diimbangi dengan pengelolaan likuiditas yang terukur agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga.
Senada dengan itu, Bisnis Indonesia melaporkan bahwa pengelolaan kas negara melalui optimalisasi SAL menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pembiayaan ekonomi tanpa mengganggu stabilitas pasar keuangan. Sementara itu, Kontan menilai koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, likuiditas perbankan, dan stabilitas makroekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penyaluran likuiditas ke sektor produktif tetap berlangsung optimal, sementara stabilitas moneter dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap terpelihara. (Sn)