Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Indonesia resmi memulai babak baru dalam pengelolaan aset negara pasca-eksekusi lahan eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Langkah strategis ini diambil guna mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus merevitalisasi jantung kota menjadi pusat ekonomi dan pariwisata baru berskala internasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Rabu (15/7/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan bahwa konflik kepemilikan lahan yang telah bergulir selama delapan tahun akhirnya selesai secara hukum pada Kamis, 18 Juni 2026 lalu. Status kepemilikan aset kini telah sepenuhnya kembali ke tangan negara setelah masa kontrak pihak ketiga habis. Saat ini, proses pengosongan fisik bangunan masih berlangsung dan diperkirakan memakan waktu satu bulan sebelum dialihkan secara penuh kepada otoritas pengelola yang baru.
Kolaborasi Strategis dan Penataan Ulang
Untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari lahan strategis tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Kami saat ini sedang intens berkoordinasi dengan Danantara guna menyusun rancangan ulang (masterplan) kawasan Hotel Sultan dan sekitarnya. Tujuannya adalah optimalisasi peruntukan agar kontribusi finansial terhadap kas negara dapat ditingkatkan secara signifikan,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
Melansir laporan dari CNBC Indonesia, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani tidak menampik adanya peluang untuk merobohkan bangunan hotel legendaris peninggalan tahun 1970-an tersebut. Sebagai gantinya, Danantara berencana membangun zonasi baru terpadu terintegrasi BUMN pariwisata seperti InJourney. Proyek penataan ini mencakup area seluas kurang lebih 200 hektare, yang membentang dari lapangan golf hingga fasilitas publik lain di dalam kompleks olahraga GBK.
Menggenjot Devisa Melalui Sport Tourism
Berdasarkan analisis Harian Kontan, proyek berskala besar ini mengusung visi penciptaan pusat sport tourism dunia demi mengejar ketertinggalan daya saing sektor pariwisata Indonesia dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Thailand.
Saat ini, rata-rata pengeluaran (average spending) pelancong internasional saat berkunjung ke Indonesia masih tertahan di kisaran USD 1.100-an per kunjungan. Rosan Roeslani menegaskan bahwa transformasi menyeluruh pada aspek infrastruktur, kebersihan, aksesibilitas, serta logistik di kawasan GBK akan menjadi daya tarik premium. Strategi makroekonomi Danantara ke depan tidak lagi sekadar menyasar pariwisata massal (mass tourism), melainkan beralih ke segmen wisata minat khusus (special interest tourism) yang memiliki nilai tambah ekonomi jauh lebih tinggi bagi pendapatan negara. (Sn)