Jakarta|EGINDO.co Pemerintah kembali mengevaluasi kelanjutan proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) setelah upaya mencari investor melalui proses lelang belum membuahkan hasil. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Keuangan kini menyusun strategi baru agar proyek infrastruktur tersebut memiliki daya tarik investasi yang lebih kuat.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan, menjelaskan bahwa kajian ulang dilakukan karena sejumlah asumsi yang digunakan saat perencanaan awal sudah mengalami perubahan. Perkembangan kondisi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dinilai memengaruhi proyeksi lalu lintas kendaraan sekaligus tingkat kelayakan investasi proyek.
Menurut Dedy, pemerintah sebelumnya telah mencoba membagi proyek hingga ruas Tasikmalaya (unbundling). Namun, pendekatan tersebut akan kembali dievaluasi untuk memastikan apakah masih layak diterapkan dalam kondisi saat ini.
“Kemarin kan kita coba unbundling sampai Tasikmalaya, nanti mungkin akan kita cek lagi apakah masih feasible atau enggak, karena kan kemarin ada kasus Covid, ada kenaikan harga BBM itu kan pasti memengaruhi,” ujar Dedy di Kompleks Parlemen RI, Senin (13/7/2026).
Proses restrukturisasi diperkirakan berlangsung sekitar satu tahun dan ditargetkan rampung pada 2027. Dalam kajian tersebut, pemerintah akan menentukan apakah proyek tetap dibagi menjadi beberapa paket atau kembali digabung dalam satu paket (bundling) untuk meningkatkan minat investor dan lembaga pembiayaan.
Tol Getaci merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang menghubungkan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan total panjang sekitar 206 kilometer. Apabila terealisasi sesuai rencana, jalan tol ini akan menjadi ruas tol terpanjang di Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai peninjauan ulang proyek merupakan langkah yang wajar mengingat perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik telah memengaruhi banyak proyek infrastruktur. Bisnis Indonesia juga sebelumnya melaporkan bahwa evaluasi terhadap struktur proyek dan skema investasi diperlukan agar tingkat pengembalian investasi lebih kompetitif sehingga dapat menarik partisipasi badan usaha dalam proses lelang berikutnya. (Sn)