Jakarta|EGINDO.co Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah Kamis (2/7/2026) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai acuan penyusunan kebijakan fiskal tahun depan. Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,8–6,5 persen, sementara inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5–3,5 persen.
Selain itu, defisit APBN disepakati berada pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, sedangkan rasio utang diperkirakan mencapai 40,31–40,64 persen PDB. Angka-angka tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan nasional.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Pemerintah juga menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, serta menekan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,30–4,87 persen pada 2027.
Sejumlah media nasional, seperti ANTARA dan Kompas, melaporkan bahwa kesepakatan asumsi makro tersebut akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027 yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Keuangan pemerintah. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan investasi, percepatan industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. (Sn)