Jakarta|EGINDO.co Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dijadwalkan menjadi lokasi aksi unjuk rasa pada Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Massa aksi disebut akan menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyerap anggaran negara dalam jumlah besar, sementara berbagai persoalan tata kelola masih menjadi sorotan publik.
Dari sisi ekonomi, para pengunjuk rasa menilai penggunaan dana negara untuk MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh agar memberikan manfaat yang sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan. Mereka juga mempertanyakan efektivitas program dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat di tengah berbagai tantangan implementasi yang muncul di lapangan.
Aksi tersebut juga diperkirakan akan menyinggung pergantian kepemimpinan di BGN setelah muncul kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat lembaga tersebut. Menurut kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch, pergantian pejabat semata dinilai belum cukup apabila tidak disertai reformasi tata kelola, pengawasan, dan transparansi penggunaan anggaran program.
Sejumlah lembaga kajian ekonomi sebelumnya turut memberikan perhatian terhadap dampak fiskal program MBG. Peneliti dari Center of Economic and Law Studies menilai program tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila tidak diimbangi pengelolaan yang efisien dan pengawasan yang kuat. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung sektor pertanian dan UMKM nasional.
Media nasional seperti ANTARA dan Kompas dalam sejumlah laporan terbaru juga mencatat bahwa pemerintah masih mempertahankan keberlanjutan program MBG sambil melakukan perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan guna mencegah terulangnya penyimpangan anggaran.
Dengan demikian, demonstrasi yang akan berlangsung di depan kantor BGN tidak hanya menjadi bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan meningkatnya tuntutan publik agar program bernilai triliunan rupiah tersebut dijalankan secara lebih akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. (Sn)