Jakarta|EGINDO.co Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mulai menyelidiki dugaan praktik kartel dalam tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit setelah menemukan ketidakwajaran antara pergerakan harga sawit di tingkat petani dengan perkembangan pasar global.
Dalam rapat koordinasi stabilisasi harga TBS yang berlangsung di Kementerian Pertanian pada Senin, 8 Juni 2026, Kepala Satgas Pangan Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan adanya indikasi persekongkolan harga yang menyebabkan nilai jual TBS di tingkat petani tidak bergerak sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Padahal, dalam periode yang sama, harga CPO internasional dan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menunjukkan tren penguatan.
Menurut Ade, kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya kesepakatan tertentu yang membuat harga TBS tetap rendah meskipun pasar global sedang berada dalam fase positif. Karena itu, Satgas Pangan Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran persaingan usaha di sektor kelapa sawit.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai terdapat kejanggalan dalam pergerakan harga sawit nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat pada Senin, 8 Juni 2026, harga CPO dunia sepanjang April 2024 hingga Mei 2026 meningkat sekitar 47,01 persen. Namun, kenaikan harga TBS nasional hanya berada di kisaran 29 hingga 32 persen.
Tidak hanya itu, setelah 20 Mei 2026, harga TBS di sejumlah daerah justru mengalami penurunan hingga sekitar 17 persen. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan perkembangan pasar internasional yang sedang menguat dan berpotensi merugikan petani sawit.
Pemerintah menegaskan akan terus mengawal tata niaga kelapa sawit agar petani memperoleh harga yang lebih adil. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya praktik kartel atau manipulasi harga, aparat penegak hukum bersama KPPU akan mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.
Sejumlah media nasional seperti Suara.com dan iNews.id turut menyoroti dugaan kartel tersebut. Kedua media melaporkan bahwa melemahnya harga TBS di tengah kenaikan harga CPO global menjadi salah satu alasan utama pemerintah dan aparat penegak hukum memperdalam investigasi demi melindungi kepentingan petani serta menjaga stabilitas sektor perkebunan sawit nasional. (Sn)