Jakarta|EGINDO.co Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar 144,9 miliar dolar AS, turun dibandingkan posisi akhir April 2026 yang mencapai 146,2 miliar dolar AS. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi dan meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri mendorong otoritas moneter melakukan intervensi di pasar valas. Langkah tersebut dilakukan untuk meredam tekanan terhadap rupiah yang dalam beberapa bulan terakhir terus menghadapi pelemahan.
Meski mengalami penurunan, posisi cadangan devisa Indonesia masih dinilai kuat. BI mencatat jumlah cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada pada kisaran tiga bulan impor.
Sejumlah media internasional, termasuk Reuters dan Bloomberg, sebelumnya juga menyoroti tekanan yang dialami sejumlah mata uang negara berkembang akibat ketidakpastian kebijakan suku bunga global dan pergerakan dolar AS yang masih kuat. Kondisi tersebut turut memberikan tantangan bagi stabilitas nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Data BI menunjukkan bahwa sejak akhir Desember 2025, cadangan devisa Indonesia telah berkurang sekitar 11,6 miliar dolar AS atau 7,4 persen dari posisi 156,5 miliar dolar AS. Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah melemah sekitar 7,7 persen, dari Rp16.748 per dolar AS menjadi Rp18.039 per dolar AS pada awal Juni 2026.
Meskipun demikian, Bank Indonesia tetap optimistis terhadap ketahanan sektor eksternal nasional. Keyakinan tersebut didukung oleh cadangan devisa yang masih memadai, prospek masuknya aliran modal asing, serta daya tarik investasi Indonesia yang dinilai tetap kompetitif. BI bersama pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan global. (Sn)