Jakarta |EGINDO.co Langkah berani tengah dipersiapkan pemerintah dalam merombak tata kelola perdagangan komoditas nasional. Guna memutus ketergantungan pada penjualan bahan mentah, pemerintah berencana memegang kendali penuh atas arus keluar komoditas strategis melalui skema monopoli ekspor oleh negara.
Strategi ini dirancang untuk memaksa percepatan hilirisasi dan memperkokoh struktur industri domestik. Melalui kebijakan tersebut, orientasi ekonomi makro akan digeser secara radikal: dari yang semula mengandalkan pengiriman komoditas primer tanpa diolah, menjadi pembangunan sektor manufaktur terintegrasi yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi.
Kendati demikian, cetak biru kebijakan ini wajib disusun secara presisi. Tata kelola yang ketat menjadi harga mati agar hak eksklusif negara tersebut tidak diselewengkan menjadi ladang perburuan rente (rent-seeking) oleh segelintir oknum, melainkan benar-benar murni menjadi katalis kebangkitan industri manufaktur.
“Kami mendorong agar monopoli ekspor sumber daya alam oleh negara dioptimalkan sebagai instrumen reindustrialisasi strategis. Ini adalah momentum kita untuk membalikkan kutukan komoditas (commodity curse) menjadi motor penggerak industrialisasi modern,” ungkap narasumber dalam pernyataan resminya, Senin (25/5/2026).
Menanggapi isu penguatan hilirisasi ini, sejumlah media ekonomi nasional seperti Katadata dan Bisnis Indonesia ikut memberikan catatan kritis. Mereka menggarisbawahi bahwa keberhasilan transformasi ekonomi ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur energi, penyerapan pasar domestik, serta kepastian regulasi. Pengawasan ketat dari hulu ke hilir dinilai sangat krusial untuk mencegah kebocoran ekspor ilegal dan menutup celah praktik pemburuan rente, sehingga nilai tambah yang dihasilkan benar-benar mampu menopang kas negara dan memperkuat struktur industri lokal secara berkelanjutan.
Dengan eksekusi yang transparan dan pengawasan yang solid, perombakan tata kelola ini diharapkan dapat berjalan mulus dan menjadi tonggak baru bagi kebangkitan ekonomi nasional yang mandiri. (Sn)