Jakarta|EGINDO.co Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi tajam pada sesi pertama perdagangan hari Kamis (21/5/2026). Sentimen negatif menyelimuti pasar modal setelah pelaku pasar merespons arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto mengenai tata kelola komoditas nasional.
Pasar merespons negatif rencana standardisasi ekspor sumber daya alam (SDA) yang nantinya akan diintegrasikan secara terpusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan satu pintu ini memicu kekhawatiran massal di kalangan pelaku pasar, khususnya terkait potensi birokrasi yang rumit dan dampaknya pada kelancaran operasional korporasi swasta.
Rapor Merah Bursa Domestik
Hingga jeda siang, performa indeks saham domestik menunjukkan pelemahan yang signifikan:
-
Posisi IHSG: Longsor 3,20 persen ke area 6.116,48.
-
Pemicu Utama: Kekhawatiran bahwa restrukturisasi jalur ekspor komoditas akan menyurutkan minat investasi dari pemodal internasional, meskipun pemerintah menegaskan langkah ini diambil demi memperketat pengawasan arus keluar kekayaan alam.
-
Faktor Eksternal: Tekanan jual makin berat seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan sikap wait-and-see para manajer investasi global menjelang pengumuman evaluasi indeks FTSE (Financial Times Stock Exchange).
Sentimen Pasar: Kebijakan hilirisasi dan sentralisasi ekspor ke BUMN memicu volatilitas jangka pendek. Investor asing cenderung melakukan aksi ambil untung (profit taking) sembari mencermati regulasi turunan yang akan diterbitkan pemerintah.
Melansir laporan dari Bloomberg Technoz, sejumlah analis menilai bahwa kepatuhan regulasi baru ini berisiko memperpanjang rantai pasok niaga komoditas dalam jangka pendek. Akibatnya, saham-saham di sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi motor penggerak bursa langsung bertumbangan.
Di sisi lain, sebagaimana diwartakan oleh CNBC Indonesia, volatilitas ini kian diperparah oleh momentum rebalancing indeks global FTSE. Pasar khawatir porsi bobot saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) Indonesia akan dikurangi, sehingga memicu potensi aliran modal keluar (capital outflow) yang lebih besar jika stabilitas mata uang rupiah tidak segera terjaga. Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian hukum agar kepanikan pasar tidak berlanjut pada sesi perdagangan berikutnya. (Sn)