Jakarta|EGINDO.co Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengkritik rencana pemerintah terkait pemusatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR pada Selasa, 19 Mei 2026, dinilai berpotensi menimbulkan monopoli perdagangan sawit nasional.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menyatakan bahwa skema sentralisasi ekspor tersebut dapat mengulang pengalaman buruk tata niaga cengkeh pada era Orde Baru melalui BPPC. Menurutnya, sistem perdagangan yang terpusat pernah menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga komoditas ditekan, serta muncul praktik rente yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Dalam keterangannya pada Rabu, 20 Mei 2026, POPSI menyoroti lima risiko utama dari kebijakan tersebut. Risiko itu meliputi penyempitan akses ekspor, kontrol pemerintah yang terlalu besar terhadap harga dan volume perdagangan, potensi monopoli berkedok kepentingan nasional, munculnya praktik suap dan rente ekonomi, hingga melemahnya daya tawar petani sawit terhadap harga tandan buah segar (TBS).
POPSI juga menyesalkan minimnya pelibatan petani sawit dalam pembahasan kebijakan strategis tersebut. Darto menegaskan bahwa industri sawit tidak hanya berkaitan dengan ekspor nasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani dan penggerak ekonomi daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Sejumlah media nasional seperti Kompas.com dan Bisnis Indonesia turut menyoroti polemik kebijakan tata kelola ekspor sawit tersebut karena dinilai dapat memengaruhi stabilitas industri serta iklim usaha perkebunan nasional. (Sn)