Jakarta|EGINDO.co Gelombang klaim pengembalian pajak atau restitusi yang terus membengkak memicu langkah konkret dari Bendahara Negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi merombak jajaran birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melantik delapan pejabat setingkat eselon II dan posisi strategis lainnya pada Selasa (12/5/2026).
Rotasi besar-besaran ini bukan sekadar rutinitas organisasi. Langkah ini merupakan strategi “jemput bola” Kemenkeu setelah mendeteksi adanya lonjakan restitusi yang tidak wajar di sejumlah unit kerja. Purbaya berharap para pejabat baru ini mampu memperketat akuntabilitas klaim pajak demi mengamankan kesehatan APBN.
Berikut adalah daftar figur yang dipercaya menempati pos-pos baru di tengah misi efisiensi pajak:
-
Lindawaty: Menjabat sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
-
Ihsan Priyawibawa: Dipercaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
-
Suparno: Mengisi posisi Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
-
Muh. Tunjung Nugroho: Kini menakhodai Kanwil DJP Jakarta Khusus.
-
Paryan: Ditugaskan memimpin Kanwil DJP Jawa Timur III.
-
Edward Hamonangan Sianipar: Mengelola Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
-
Dessy Eka Putri: Menjabat Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa (Emiten).
-
Devi Sonya Adrince: Menempati posisi Kepala KPP Madya Malang.
Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Jakarta, Menkeu Purbaya memberikan pesan tajam mengenai tantangan moral yang dihadapi otoritas pajak. Ia mengakui bahwa pegawai pajak seringkali berada dalam posisi terjepit: dituntut mengejar target setoran yang tinggi, namun dilarang keras mengganggu kenyamanan dunia usaha.
“Penerimaan harus kokoh, tapi tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik. Target harus naik tanpa memicu kecemasan bagi pelaku usaha. Semua proses harus berjalan optimal sekaligus bersih dari praktik curang,” tegas Purbaya. Ia menambahkan bahwa menjaga integritas di tengah tingginya beban restitusi adalah ujian berat bagi setiap punggawa pajak.
Melansir ulasan dari Warta Ekonomi Online, penempatan Lindawaty di pos ekstensifikasi dan Suparno di sektor data digital menunjukkan fokus pemerintah pada digitalisasi audit pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir interaksi manusia yang berisiko, sehingga proses klaim menjadi lebih objektif.
Di sisi lain, Finansial Today menyoroti penugasan Muh. Tunjung Nugroho di Kanwil Jakarta Khusus dan Dessy Eka Putri di KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagai langkah vital. Mengingat kedua unit ini mengelola Wajib Pajak kakap, pengawasan ketat terhadap restitusi di sektor ini akan berdampak signifikan terhadap stabilitas kas negara tahun 2026.
Perombakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kemenkeu tengah melakukan akselerasi pembenahan internal. Dengan nakhoda baru di wilayah-wilayah kunci seperti Jawa Timur dan Jakarta, pemerintah optimis dapat menekan angka restitusi yang tidak tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa pelaku usaha yang patuh tetap mendapatkan hak kembalian pajaknya tanpa birokrasi yang berbelit. (Sn)