Jakarta|EGINDO.co Industri keramik nasional tengah menghadapi tekanan ganda pada awal 2026. Selain terganggunya pasokan gas industri, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut meningkatkan beban biaya produksi pelaku usaha.
Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mengungkapkan bahwa realisasi alokasi gas industri tertentu (AGIT) di wilayah Jawa bagian barat pada April 2026 hanya mencapai 37,5 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diterapkan pada 2021.
Menurut Edy, berkurangnya pasokan gas berdampak langsung terhadap kenaikan biaya energi yang harus ditanggung industri. Saat ini harga gas untuk sektor keramik berada di kisaran US$11,5 hingga US$12 per MMBtu, jauh di atas tarif HGBT yang ditetapkan sebesar US$7 per MMBtu.
“Melonjak lebih dari 60% dibandingkan harga HGBT yang ditetapkan sebesar 7 dolar AS per MMBtu,” ujar Edy dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, komponen gas menyumbang sekitar 35 hingga 38 persen dari total biaya produksi industri keramik. Kondisi tersebut membuat kenaikan harga energi sangat memengaruhi operasional perusahaan, terlebih pembayaran gas masih menggunakan mata uang dolar AS.
Di sisi lain, depresiasi rupiah membuat beban industri semakin berat karena biaya produksi otomatis meningkat ketika kurs dolar menguat. Situasi ini dinilai mengurangi daya saing produk keramik Indonesia, terutama di pasar ekspor.
Asaki juga menyoroti harga gas industri di negara pesaing seperti Malaysia dan Thailand yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Perbedaan harga tersebut dinilai membuat produk keramik nasional semakin sulit bersaing di kawasan regional.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asaki meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan gas bagi sektor manufaktur.
Selain meminta transparansi terkait penurunan AGIT, pelaku industri juga mendorong penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) gas untuk industri manufaktur agar kebutuhan dalam negeri mendapat prioritas. Asaki turut mengusulkan penggunaan rupiah dalam transaksi pembayaran gas sebagai langkah mengurangi risiko akibat fluktuasi kurs.
Edy menegaskan, keberlangsungan industri keramik sangat bergantung pada kepastian energi. Tanpa dukungan pasokan dan kebijakan yang tepat, industri nasional dikhawatirkan kehilangan daya saing di pasar global meski saat ini masih berada dalam fase pertumbuhan. (Sn)