Medan | EGINDO.com – Desak evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi. Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di Sumatera Utara. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Sumut turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, pada Senin (4/5/2026), menyuarakan penolakan sekaligus mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.
Dalam aksi yang berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian itu, massa membawa spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian. Koordinator aksi, Ilham Syah Putra, menegaskan bahwa program MBG dinilai belum memiliki konsep yang matang dan berpotensi tidak tepat sasaran.
Disamping itu mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka secara tegas meminta pencopotan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal.
Dalam tuntutannya, massa juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran program MBG. Mereka menilai pemerintah perlu membuka secara rinci alokasi dana, termasuk terkait pengadaan fasilitas operasional, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Aksi tersebut turut memuat tuntutan lain, yakni mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.
Perwakilan massa kemudian diterima oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung dan berharap lembaga legislatif dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, Erni Ariyanti Sitorus menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia berkomitmen untuk membawa berbagai masukan tersebut ke tingkat pembahasan yang lebih lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD.
Aksi berakhir dengan tertib setelah mahasiswa menyampaikan seluruh tuntutan mereka. Meski demikian, gelombang kritik yang disuarakan dalam aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan publik, khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, membutuhkan perencanaan matang, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.@
M Yas/timEGINDO.com