Jakarta|EGINDO.co Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, melakukan terobosan baru dalam struktur pelayanan publik di Ibu Kota. Ia menegaskan bahwa kantor kelurahan kini tidak boleh lagi hanya terpaku pada urusan birokrasi dan administrasi surat-menyurat, melainkan harus bertransformasi menjadi wadah solusi bagi berbagai persoalan sosial masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5/2026). Ia menekankan pentingnya peran lurah dan jajarannya sebagai garda terdepan yang paling memahami kondisi riil di lapangan.
Fokus pada Masalah Sosial dan Konflik Rumah Tangga
Ekspektasi baru ini mencakup penanganan masalah yang selama ini dianggap bersifat pribadi atau domestik. Pramono meminta pihak kelurahan proaktif dalam merespons aduan terkait:
. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
. Perselisihan atau perselingkuhan
. Proses perceraian
. Kendala teknis dan sosial di lingkungan warga
“Kantor kelurahan harus membuka diri seluas-luasnya. Bukan sekadar layanan administratif, tapi tempat warga menyampaikan keluhan, saran, hingga menyelesaikan persoalan lapangan. Pemerintah harus hadir hingga level terbawah,” tegas Pramono.
Angka Aduan yang Signifikan
Sejalan dengan instruksi Gubernur, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengungkapkan bahwa urgensi transformasi ini didukung oleh data laporan yang cukup tinggi.
Pada tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 2.600 aduan yang masuk ke Dinas PPAPP. Laporan tersebut didominasi oleh konflik rumah tangga dan perselisihan keluarga.
“Kami berharap dengan optimalisasi peran kelurahan sebagai ujung tombak, kasus-kasus seperti ini dapat dideteksi lebih dini dan ditangani dengan lebih humanis sebelum meluas,” ujar Dwi.
Menuju Pelayanan Terpadu
Langkah ini dipandang sebagai upaya modernisasi birokrasi Jakarta yang lebih empatik. Dengan menjadikan kelurahan sebagai pusat aduan warga, Pemprov DKI berharap dapat memangkas jarak antara masyarakat dan pengambil kebijakan, sekaligus memastikan keamanan serta kesejahteraan warga tetap terjaga dari lingkup terkecil.
Pramono berharap peningkatan kualitas layanan ini dapat segera diimplementasikan oleh seluruh kelurahan di Jakarta guna menciptakan ekosistem kota yang lebih responsif terhadap dinamika sosial warganya. (Sn)