Jakarta|EGINDO.co International Monetary Fund merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5%, lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya 5,1%. Koreksi ini mencerminkan tekanan eksternal yang meningkat, terutama akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memicu perlambatan ekonomi global.
Dalam laporan World Economic Outlook April 2026, IMF juga memperkirakan sejumlah indikator makro Indonesia akan mengalami perubahan. Inflasi diproyeksikan naik ke 3%, meningkat cukup tajam dari realisasi 1,9% pada 2025. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi -1,1% dari PDB, dibandingkan -0,1% pada tahun sebelumnya. Adapun tingkat pengangguran diprediksi tetap stabil di kisaran 4,9%.
Tekanan yang dihadapi Indonesia tidak terlepas dari dinamika global. IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,1% pada 2026, dari sebelumnya 3,3%. Perlambatan ini dipicu oleh eskalasi konflik yang berdampak pada lonjakan harga komoditas, meningkatnya ekspektasi inflasi, serta ketidakpastian di pasar keuangan internasional.
Bahkan dalam skenario yang lebih ekstrem—jika terjadi gangguan serius pada infrastruktur energi di wilayah konflik—pertumbuhan ekonomi global berpotensi merosot hingga sekitar 2%, sementara inflasi bisa melonjak menembus 6% pada 2027.
IMF juga mencatat bahwa tanpa konflik tersebut, pertumbuhan global justru berpeluang direvisi naik menjadi 3,4%. Namun, kondisi saat ini mendorong revisi ke atas pada proyeksi inflasi global, yakni menjadi 4,4% pada 2026 sebelum melandai ke 3,7% pada 2027, sebagaimana disampaikan dalam ringkasan eksekutif laporan yang dirilis Selasa (14/4/2026).
Sejumlah media internasional seperti Reuters dan Bloomberg juga menyoroti bahwa ketegangan geopolitik menjadi faktor utama yang menekan prospek pertumbuhan, terutama bagi negara berkembang dan importir komoditas seperti Indonesia.
Menghadapi situasi ini, IMF menekankan pentingnya respons kebijakan yang terukur. Bank sentral di berbagai negara diminta tetap fokus menjaga stabilitas harga dan memastikan ekspektasi inflasi tetap terkendali. Di sisi fiskal, pemerintah didorong untuk menjaga keberlanjutan anggaran, sekaligus memberikan perlindungan yang tepat sasaran bagi kelompok rentan. Selain itu, percepatan reformasi struktural dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat. (Sn)