Jakarta|EGINDO.co Langkah pemerintah Thailand menahan ekspor crude palm oil (CPO) guna menstabilkan harga domestik dinilai tidak tepat jika diterapkan di Indonesia. Kebijakan tersebut justru berpotensi menekan harga di dalam negeri sekaligus mengganggu penerimaan devisa dari sektor ekspor yang selama ini menjadi andalan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, menegaskan bahwa struktur industri sawit Indonesia sangat berbeda dengan Thailand. Dengan kapasitas produksi yang jauh lebih besar, Indonesia memiliki peran dominan dalam pasar global sehingga kebijakan pembatasan ekspor perlu dipertimbangkan secara hati-hati.
“Produksi Thailand relatif kecil, sekitar 3,8 juta ton per tahun, sedangkan Indonesia mencapai 56 juta ton. Jadi, pengetatan ekspor oleh Thailand tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pasar global,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurut Eddy, Indonesia justru memiliki peluang untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan Thailand. Namun, jika Indonesia ikut membatasi ekspor, dampaknya bisa kontraproduktif, terutama terhadap harga domestik dan keseimbangan perdagangan.
Sejumlah analis yang dikutip oleh CNBC Indonesia dan Kompas.com juga menilai bahwa kebijakan restriktif terhadap ekspor CPO berisiko mendorong kenaikan harga minyak nabati global. Kondisi ini bisa menciptakan distorsi harga, di mana harga internasional meningkat, sementara harga di dalam negeri justru tertekan akibat kelebihan pasokan.
Lebih jauh, pembatasan ekspor berpotensi mengurangi penerimaan devisa negara, mengingat CPO merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Penurunan ekspor juga dapat berdampak pada neraca perdagangan serta memperlemah kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional.
Dari sisi hulu, kebijakan tersebut dikhawatirkan merugikan petani kelapa sawit. Penurunan harga di tingkat domestik dapat menggerus pendapatan petani, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka. Selain itu, program-program strategis pemerintah yang berkaitan dengan industri sawit juga berpotensi terganggu.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pelaku industri menilai bahwa kebijakan pengelolaan ekspor perlu tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas harga domestik dan keberlanjutan kontribusi ekspor terhadap ekonomi nasional. (Sn)