Jakarta|EGINDO.co BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) mulai merasakan tekanan serius akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Gejolak geopolitik tersebut berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku plastik global, khususnya biji plastik yang menjadi komponen utama kemasan produk pangan.
Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, mengungkapkan bahwa kelangkaan bahan kemasan kini mulai dirasakan di berbagai lini produksi. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026), ia menyatakan bahwa keterbatasan pasokan biji plastik telah memicu kendala operasional di sejumlah pabrik.
“Kelangkaan biji plastik sudah mulai terasa di hampir seluruh fasilitas produksi kami, sehingga menjadi tantangan nyata dalam menjaga kesinambungan produksi pangan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini sangat krusial mengingat hampir seluruh produk pangan—mulai dari beras, minyak goreng, hingga pupuk—mengandalkan kemasan berbahan plastik seperti polyethylene (PE) dan polypropylene (PP). Ketergantungan tinggi terhadap material tersebut membuat gangguan pasokan berpotensi menekan rantai distribusi pangan nasional.
Lebih jauh, situasi ini juga dapat mempengaruhi pelaksanaan berbagai penugasan pemerintah yang diemban ID FOOD, termasuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta dukungan terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM). Kedua program ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di masyarakat.
Gangguan pasokan ini tidak terlepas dari posisi strategis kawasan Timur Tengah sebagai salah satu produsen utama bahan baku plastik dunia. Berdasarkan laporan S&P Global Energy, wilayah tersebut menyumbang sekitar seperempat dari total ekspor polyethylene dan polypropylene global. Konflik yang terjadi menyebabkan distribusi bahan baku terganggu sekaligus mendorong kenaikan harga minyak, yang berdampak langsung pada biaya produksi plastik.
Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor plastik masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor plastik dan produk turunannya (HS 39) mencapai US$ 873,2 juta pada Februari 2026. Pasokan terbesar berasal dari China, disusul Thailand dan Korea Selatan.
Sejumlah media nasional seperti Kompas.com dan Bisnis.com juga menyoroti bahwa tekanan pada rantai pasok global akibat konflik geopolitik berpotensi meluas ke berbagai sektor industri di Indonesia, tidak hanya pangan tetapi juga manufaktur.
Dengan kondisi tersebut, pelaku industri berharap adanya langkah mitigasi dari pemerintah, baik melalui diversifikasi sumber impor bahan baku maupun penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. (Sn)