Jakarta|EGINDO.co Laju ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia menunjukkan tren deselerasi sepanjang tahun 2025. Namun, laporan terbaru mengungkapkan anomali yang mengkhawatirkan: angka kehilangan hutan (deforestasi) akibat komoditas ini tetap stagnan di level nasional, dengan lonjakan drastis yang terkonsentrasi di wilayah Papua.
Berdasarkan data pemantauan tutupan lahan, konversi hutan menjadi perkebunan sawit di tanah Papua menyentuh angka 7.333 hektare pada tahun 2025. Angka ini merepresentasikan kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 sekaligus mencatatkan rekor tertinggi sejak tahun 2018.
Fenomena ini kontras dengan kondisi di pulau-pulau besar lainnya yang mulai mengalami kejenuhan lahan atau pengetatan regulasi lokal. Para analis ekonomi lingkungan melihat pergeseran ini sebagai dampak dari sisa-sisa izin konsesi lama yang baru dieksekusi di wilayah timur Indonesia.
Laporan tersebut secara spesifik menunjuk entitas bisnis di bawah naungan keluarga Fangiono sebagai aktor utama di balik pembukaan lahan skala besar di Papua selama tahun 2025. Hal ini memicu gelombang kritik tajam terhadap efektivitas sertifikasi keberlanjutan.
-
Kontradiksi RSPO: Meskipun jaringan perusahaan tersebut memegang sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), aktivitas lapangan mereka dinilai tidak sejalan dengan prinsip “Tanpa Deforestasi” yang dijanjikan.
-
Sentimen Pasar: Ketidaksesuaian antara label keberlanjutan dan fakta lapangan ini berpotensi mengganggu posisi tawar ekspor sawit Indonesia di pasar Uni Eropa yang kini semakin ketat dalam menerapkan regulasi antideforestasi (EUDR).
Untuk memvalidasi tren ini, beberapa lembaga riset independen dan media ekonomi telah merilis laporan serupa:
-
The Gecko Project: Melaporkan adanya struktur kepemilikan korporasi yang kompleks yang seringkali mengaburkan tanggung jawab atas deforestasi di wilayah pelosok.
-
Auriga Nusantara: Menyoroti bahwa meskipun moratorium hutan diperpanjang, “celah-celah” administratif pada izin lama masih memungkinkan pembukaan hutan primer di Papua.
“Stabilitas angka deforestasi nasional di tengah penurunan ekspansi menunjukkan bahwa intensitas pembukaan lahan justru berpindah ke wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi,” tulis laporan tahunan pemantauan hutan tersebut. (Sn)