Jakarta|EGINDO.co Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia menyepakati pelaksanaan debt switch atau pertukaran utang senilai Rp173,4 triliun pada 2026. Kebijakan ini ditempuh di tengah meningkatnya tekanan biaya pinjaman pemerintah, tercermin dari kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang bergerak dari 6,04% pada 2 Januari 2026 menjadi 6,45% per 20 Februari 2026.
Langkah tersebut dirancang untuk menata ulang profil jatuh tempo sekaligus meredam gejolak di pasar obligasi domestik. Dengan mekanisme debt switch, pemerintah menukar surat utang yang akan jatuh tempo dengan instrumen baru bertenor lebih panjang atau dengan struktur berbeda, sehingga beban pembiayaan dapat lebih terkendali.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai strategi ini berpotensi menahan lonjakan yield dalam jangka pendek. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dipersepsikan sebagai bentuk ketergantungan berlebihan pemerintah terhadap bank sentral. Menurutnya, fokus utama tetap harus pada efisiensi biaya utang dan pengelolaan risiko pembiayaan, bukan semata-mata stabilisasi pasar.
Ia juga menekankan bahwa dalam situasi global yang sarat ketidakpastian, sentimen investor sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan fiskal dan moneter. Jika rasio pembayaran bunga utang (debt service ratio) terus meningkat dan debt switch dilakukan terlalu sering, pasar bisa menilai kondisi fiskal kurang sehat sehingga premi risiko naik.
Di sisi lain, pejabat Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kesepakatan dengan BI akan memangkas suplai SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang rutin. Berkurangnya pasokan diharapkan dapat mengimbangi tekanan jual dan menjaga keseimbangan permintaan-penawaran obligasi negara.
Sejumlah media nasional seperti Bisnis Indonesia dan Kontan turut menyoroti kebijakan ini sebagai bagian dari strategi manajemen utang pemerintah pascapandemi. Debt switch tersebut berkaitan dengan kewajiban pemerintah kepada BI dari skema burden sharing era Covid-19 yang jatuh tempo bertahap pada periode 2025 hingga 2029.
Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi disiplin fiskal dan transparansi komunikasi pemerintah kepada pelaku pasar. Tanpa pengelolaan yang hati-hati, instrumen yang dimaksudkan untuk meredam tekanan justru berisiko memicu persepsi negatif di kalangan investor. (Sn)