Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB) merupakan langkah yang dirancang secara terukur. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat momentum pemulihan sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tanpa menembus ambang batas defisit 3% yang diatur dalam kerangka disiplin fiskal.
Menurutnya, ekspansi fiskal melalui stimulus belanja pemerintah terbukti efektif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025, dengan laju tertinggi pada kuartal IV yang mencapai 5,39%—menjadi salah satu performa terbaik sejak periode pascapandemi.
Dari sisi keberlanjutan fiskal, Purbaya menilai posisi utang pemerintah masih terkendali. Rasio utang yang berada di level 40,46% PDB dinilai relatif aman, terutama bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara yang telah melampaui 50% PDB.
Meski demikian, Dana Moneter Internasional mengingatkan agar ekspansi belanja—khususnya investasi publik—tetap diimbangi penguatan penerimaan negara. Dalam kajiannya, IMF menilai Indonesia memerlukan pertumbuhan riil 5,5%–6,5% per tahun selama dua dekade guna mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Untuk itu, ruang fiskal perlu dijaga melalui reformasi perpajakan dan peningkatan tax ratio.
Sejumlah lembaga internasional dan media ekonomi global seperti Bloomberg dan Reuters juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara stimulus fiskal dan kesehatan anggaran Indonesia, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan transformasi ekonomi jangka panjang.
Ke depan, Kementerian Keuangan akan mendorong peran sektor swasta sebagai motor pertumbuhan. Strategi ini berkaca pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ketika ekonomi mampu tumbuh tinggi disertai penurunan rasio utang. Pemerintah meyakini ekspansi investasi swasta dapat memperbesar basis pajak sekaligus menahan tekanan defisit.
Selain itu, reformasi kelembagaan terus dilakukan, termasuk pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, guna mengoptimalkan penerimaan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasio pajak melampaui capaian pada era Joko Widodo, sehingga konsolidasi fiskal dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. (Sn)