Jakarta|EGINDO.co Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru pada 2026. Sebanyak 16 kementerian dan lembaga dijadwalkan mulai beraktivitas di kawasan pusat pemerintahan tersebut, seiring meningkatnya kesiapan fasilitas pelayanan dasar yang terus dipercepat pembangunannya oleh Otorita IKN.
Langkah ini menandai akselerasi strategis pemerintah dalam memastikan keberlanjutan fungsi administrasi negara sekaligus membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang layak huni bagi ASN beserta keluarganya. Ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas, termasuk operasional rumah sakit, klinik, serta sekolah terpadu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pemindahan ASN dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur layanan dasar.
“Fasilitas pelayanan dasar di IKN semakin lengkap dan siap menyambut pemindahan ASN dengan rasa aman, nyaman, dan penuh keyakinan dalam menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia,” ujar Troy, dikutip dari Antara, Selasa, 10 Februari 2026.
Ia menambahkan, pelayanan dasar merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi, mengingat ASN yang dipindahkan akan bermukim bersama keluarga yang membutuhkan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Karena itu, Otorita IKN terus mempercepat penyediaan serta pengoperasian fasilitas pendukung agar proses relokasi berjalan sesuai rencana pemerintah.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, dukungan terhadap kehidupan sosial keagamaan juga menjadi perhatian. Fasilitas ibadah, termasuk Masjid Negara IKN, masjid kawasan, serta musala di lingkungan KIPP, disiapkan guna menunjang aktivitas spiritual masyarakat dan aparatur yang akan menetap di ibu kota baru.
Sejumlah media nasional turut menyoroti percepatan kesiapan fasilitas tersebut sebagai indikator meningkatnya aktivitas ekonomi di IKN. Kompas melaporkan bahwa keberadaan layanan dasar berpotensi mendorong pertumbuhan sektor jasa, perumahan, dan logistik di wilayah penyangga. Sementara Bisnis Indonesia menilai kesiapan fasilitas publik menjadi katalis penting bagi kepercayaan investor serta pelaku usaha yang mulai membidik peluang di kawasan ibu kota baru.
Dengan mulai beroperasinya kementerian dan lembaga pada 2026, perputaran ekonomi di IKN diproyeksikan semakin dinamis—ditopang belanja negara, konsumsi ASN, serta efek berganda dari pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang terus bergulir. Pemerintah berharap tahapan ini menjadi fondasi kuat bagi transformasi IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. (Sn)