Kehadiran Prabowo di BoP AS Belum Final, Forum Perdamaian Dinilai Strategis bagi Stabilitas Ekonomi

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian internasional yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Foto: tangkapan layar youtube
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian internasional yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Foto: tangkapan layar youtube

Jakarta|EGINDO.co Rencana kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam forum Board of Peace (BoP) Meeting di Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 masih belum diputuskan secara final. Meski demikian, pemerintah memberi sinyal bahwa peluang kehadiran tetap terbuka, mengingat pentingnya agenda tersebut dalam mendorong upaya mediasi konflik Israel–Hamas.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa undangan resmi kepada Presiden telah diterima. Namun, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kepala negara setelah mempertimbangkan agenda kenegaraan lain serta kepentingan strategis Indonesia. “Undangannya sudah ada, tapi kita masih menunggu keputusan Presiden,” ujarnya.

Dari perspektif ekonomi dan geopolitik, partisipasi Indonesia dalam forum perdamaian global dinilai memiliki dampak tidak langsung terhadap stabilitas kawasan dan pasar. Sejumlah analis menilai, keterlibatan aktif Indonesia dapat memperkuat posisi diplomasi ekonomi, terutama dalam menjaga rantai pasok energi dan perdagangan komoditas di tengah ketegangan Timur Tengah.

Laporan Reuters menyoroti bahwa eskalasi konflik Israel–Hamas berpotensi memicu volatilitas harga minyak dunia serta biaya logistik global. Sementara itu, Bloomberg menilai negara-negara dengan posisi netral dan berpengaruh seperti Indonesia berpeluang memainkan peran penting dalam menekan risiko geopolitik yang membebani pertumbuhan ekonomi global.

Apabila Presiden Prabowo memutuskan hadir, langkah tersebut dipandang dapat mempertegas profil Indonesia sebagai middle power yang aktif dalam diplomasi perdamaian, sekaligus membuka ruang kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan mitra internasional. Namun hingga kini, pemerintah menegaskan publik masih perlu menunggu pengumuman resmi terkait kepastian kehadiran tersebut. (Sn)

Scroll to Top