Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian akan dialokasikan melalui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pemerintah, kata dia, memastikan kebijakan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menggerus alokasi belanja prioritas lainnya.
Purbaya menekankan bahwa prinsip kehati-hatian fiskal tetap menjadi pijakan utama pemerintah dalam memenuhi komitmen internasional. Ia memastikan pembayaran iuran dilakukan secara terukur dan tidak mengganggu kesinambungan fiskal nasional.
“Skemanya pasti melalui Kementerian Pertahanan. Selama ini memang selalu lewat Kemenhan,” ujar Purbaya usai menghadiri IBC Indonesia Economic Summit 2026, Rabu (4/2/2026).
Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace, sebuah inisiatif perdamaian global yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo turut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut di sela rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pekan lalu.
Pemerintah menilai partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian sejalan dengan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkuat peran Indonesia di panggung diplomasi global dan stabilitas keamanan internasional. Meski demikian, Purbaya menegaskan setiap komitmen finansial akan tetap dikaji dengan cermat agar tidak menambah tekanan terhadap postur APBN.
Sejumlah media internasional seperti Reuters dan Bloomberg menyoroti langkah Indonesia tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas pengaruh geopolitik di tengah dinamika global yang kian kompleks. Keduanya mencatat bahwa pendekatan kehati-hatian fiskal Indonesia tetap menjadi perhatian pelaku pasar dan investor internasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dengan mekanisme pembiayaan yang dinilai terkendali, pemerintah berharap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dapat memberikan manfaat strategis tanpa mengorbankan stabilitas fiskal maupun agenda pembangunan nasional. (Sn)