Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji pembangunan flyover sepanjang lebih dari dua kilometer di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, sebagai bagian dari strategi jangka menengah hingga panjang untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat banjir dan kemacetan kronis.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai bahwa pendekatan penanganan jangka pendek tidak lagi memadai, mengingat kawasan tersebut kerap terdampak luapan Sungai Mookervart saat curah hujan tinggi. Kondisi ini bukan hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas logistik, perdagangan, dan produktivitas ekonomi di Jakarta Barat yang merupakan salah satu koridor bisnis dan industri penting.
“Untuk jangka menengah, saya sedang mempertimbangkan apakah memang dibutuhkan flyover di lokasi ini, dengan panjang yang kemungkinan lebih dari dua kilometer,” ujar Pramono saat meninjau kawasan Daan Mogot, Selasa.
Sejalan dengan rencana tersebut, Gubernur meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan penghitungan ulang secara komprehensif, baik dari sisi teknis, biaya konstruksi, maupun manfaat ekonominya. Langkah ini dinilai penting agar investasi infrastruktur yang digelontorkan pemerintah daerah memberikan imbal hasil sosial dan ekonomi yang optimal.
Sebagai langkah konkret dalam jangka pendek, Pemprov DKI Jakarta telah membangun sistem polder terpadu yang dilengkapi empat rumah pompa di kawasan Daan Mogot. Total kapasitas pompa mencapai 11,5 meter kubik per detik, didukung oleh saluran drainase baru sepanjang kurang lebih dua kilometer di sisi utara dan selatan jalan utama. Infrastruktur ini dirancang untuk mempercepat surutnya genangan saat hujan berintensitas tinggi, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas.
Menurut sejumlah pengamat tata kota, proyek pengendalian banjir di kawasan strategis seperti Daan Mogot berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect), mulai dari peningkatan nilai lahan, kelancaran distribusi barang, hingga efisiensi waktu tempuh pekerja. Media nasional seperti Kompas dan Tempo sebelumnya juga menyoroti bahwa kerugian ekonomi akibat banjir Jakarta bisa mencapai triliunan rupiah per tahun jika tidak ditangani secara struktural dan berkelanjutan.
Dengan kombinasi pembangunan sistem polder dan kajian flyover, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mendukung ketahanan ekonomi perkotaan dalam jangka panjang, khususnya di wilayah barat ibu kota yang terus berkembang sebagai pusat aktivitas usaha dan permukiman. (Sn)