Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari reformasi menyeluruh pasar modal nasional. Presiden Prabowo Subianto memandang langkah ini penting guna mengurangi potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan bursa sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan kredibel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu kebijakan strategis yang tengah disiapkan adalah peningkatan porsi kepemilikan saham publik (free float) emiten. Ambang batas free float yang saat ini berada di level 7,5% akan dinaikkan menjadi 15% untuk mendorong likuiditas, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan keterbukaan informasi di pasar modal.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas ruang investasi bagi investor institusional domestik. Batas maksimal penempatan dana pensiun dan perusahaan asuransi di pasar modal akan dinaikkan signifikan dari 8% menjadi 20%, sejalan dengan praktik terbaik internasional dan standar yang dianut negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Langkah ini diharapkan memperkuat basis investor jangka panjang di dalam negeri dan meningkatkan ketahanan pasar keuangan nasional,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Jakarta, Kamis (29/1/2026)
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Airlangga menambahkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sehari sebelumnya yang juga melibatkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Sejalan dengan agenda tersebut, Kompas sebelumnya mencatat bahwa demutualisasi BEI merupakan salah satu prasyarat penting untuk memperkuat independensi dan profesionalisme pengelolaan bursa. Sementara itu, Reuters menilai peningkatan peran investor institusional domestik, seperti dana pensiun dan asuransi, dapat menjadi penopang stabilitas pasar modal Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Melalui serangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap pasar modal Indonesia dapat tumbuh lebih dalam, transparan, dan berdaya saing, sekaligus menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional. (Sn)