Jakarta | EGINDO.com – Gabungan asosiasi industri plastik hilir menyoroti rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik strategis dinilai berpotensi menekan daya saing industri manufaktur nasional jika tidak dirancang secara presisi. Instrumen perlindungan perdagangan berupa BMAD atas PP Copolymer dan PP Homopolymer, serta BMTP atas LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene), dinilai perlu dikaji secara komprehensif agar tidak memperlebar ketimpangan antara kapasitas industri hulu dan kebutuhan riil industri hilir.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Hasil Kajian Awal yang diselenggarakan delapan asosiasi industri plastik hilir, yakni GAPMMI, GABEL, IPF, APHINDO, GIATPI, ASPARMINAS, ROTOKEMAS, dan ADUPI. Forum melibatkan pelaku industri hulu dan hilir, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait.
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ekko Harjanto, menyatakan bahwa BMAD dan BMTP merupakan instrumen yang sah dalam kerangka perdagangan internasional dan bertujuan melindungi industri dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja. Namun, ditekankan pentingnya perancangan kebijakan yang cermat agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap sektor industri lainnya.
Ekko mengapresiasi pelaksanaan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai dasar untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh, termasuk terhadap struktur industri, rantai pasok, daya saing nasional, dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Katanya hasil kajian menjadi masukan strategis bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan industri hulu dengan keberlanjutan industri hilir dalam satu kerangka kebijakan nasional yang utuh.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), M. Putra Hutama, menegaskan bahwa penguatan industri nasional harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya, kebijakan perdagangan perlu dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data, serta mempertimbangkan kesiapan pasokan domestik baik dari sisi volume maupun spesifikasi teknis.
Isu BMAD dan BMTP perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yakni menjaga ketahanan industri nasional tanpa mengganggu kelangsungan rantai pasok. Oleh karena itu, KSP memandang kajian penting sebagai dasar objektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kesiapan pasokan domestik, baik dari sisi volume maupun kesesuaian spesifikasi teknis, agar perlindungan industri tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional.@
Bs/timEGINDO.com