Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memperpanjang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026 menyusul masih tingginya potensi cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek. Kebijakan tersebut diambil atas rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, meskipun puncak curah hujan tertinggi telah terjadi pada 18 Januari 2026 dengan intensitas mencapai 267 milimeter per hari, potensi hujan lebat dan ekstrem belum sepenuhnya mereda. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu terus dilakukan.
“BMKG menyampaikan kepada Pemprov DKI bahwa kondisi cuaca ekstrem masih berlanjut. Operasi modifikasi cuaca yang semula direncanakan berakhir pada 23 Januari akhirnya kami perpanjang hingga 27 Januari,” ujar Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Menurut Pramono, OMC menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi risiko banjir, khususnya di wilayah rawan genangan dan daerah aliran sungai yang bermuara di Jakarta. Selain OMC, pemerintah daerah juga tetap mengoptimalkan pompa air, pengerukan saluran, serta koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah daerah penyangga.
Sejumlah media nasional sebelumnya melaporkan bahwa BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga akhir Januari, dipengaruhi oleh aktifnya monsun Asia dan anomali suhu permukaan laut. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan curah hujan secara signifikan dalam waktu singkat.
Sementara itu, media lain juga mencatat bahwa pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan OMC di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, sebagai bagian dari mitigasi bencana hidrometeorologi pada musim hujan tahun ini.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan cuaca ekstrem, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait. Pemerintah daerah juga meminta warga untuk segera melaporkan genangan atau kondisi darurat agar dapat ditangani dengan cepat. (Sn)