Jakarta | EGINDO.com – Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan saat ini terus menuai sorotan dari berbagai pihak dan berbagai aspek dari pelaksanaan MBG tersebut. Pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Sabtu (17/1/2026) di Jakarta menyarankan agar Pemerintah mengevaluasi program MBG menanggapi tentang anggaran MBG yang digunakan selama tahun 2025.
Menurutnya sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi yang mendalam dan membuka diri terhadap alternatif program lain yang lebih efisien guna anggaran yang ada bermanfaat karena dinilai skema distribusinya kurang tepat. Programnya harus dievaluasi karena dalam skema distribusi kurang tepat dari yang dianggarkan Rp.15.000,- per porsi per siswa kenyataan yang diterima siswa tidak demikian. “Pemerintah harus membuka diri untuk menilai apakah tujuan yang dikatakan awalnya perbaikan gizi anak sesuai dengan namanya Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetapi masih jauh dari kenyataan,” katanya mempertanyakan.
Menurutnya, bahwa masalah utamanya terletak pada anggaran yang dikucurkan dari uang pajak rakyat untuk meningkatan gizi anak atau siswa ternyata tidak mencapai sasaran. Awalnya dana dari uang rakyat atau APBN itu meningkatkan gizi anak tapi tidak tercapai maka baiknya uang Rp 15.000 per porsi, per siswa itu diberikan saja kepada si anak dengan perhitungan Rp.15.000,- dikali 5 kali atau 5 hari sekolah dan kemudian dikali 4 atau 4 minggu maka junlah uang tersebut ditransfer langsung kepada rekening para murid sekolah.
Alasannya kara Rusli Tan karena bagaimanapun juga para orang tua murid lebih paham selera anaknya dan masalah gizi anaknya. Dengan uang tersebut orang tua anak akan memberikan gizi yang terbaik kepada anaknya. “Tidak mungkin orang tua tidak akan memberikan makanan bergizi yang terbaik kepada anaknya bila uangnya ada. Bila pun ada orang tua yang tidak memberikan makanan bergizi kepada anaknya maka termasuk nasib anak tersebut, sial,” kata Rusli Tan.
Ditegaskannya oleh karena itu, disarankan pemerintah untuk tidak kaku dalam menjalankan program MBG. Evaluasi secara berkala diperlukan agar skema distribusi dan penyaluran gizi tersebut tidak menjadi beban fiskal yang sia-sia, melainkan benar-benar menjadi investasi sumber daya manusia yang terukur dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata pada setiap daerah.
Menurutnya akan terjadi peningkatkan ekonomi masyarakat secara merata pada setiap daerah disebabkan jika pembelajaan dan yang memasak makanan untuk anak-anak sekolah ditunjuk kepada orang tua murid maka akan terjadi peningkatan jual beli di pasar lokal domisili dimana para murid berada sehingga meningkatkan kegairahan transaksi para penjual dan para petani sayur-sayuran, beras, minyak goreng, telur, daging, ikan, bumbu kearifan lokal dan lainya maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ditambahkannya disamping memperhatikan gizi anak murid. Hal yang sangat penting lagi memperhatikan kesejahteraan gurunya. Hal itu karena bila guru yang mengajar kesejahteraannya belum memadai maka guru akan sulit memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. “Untuk itu gaji guru harus baik dan guru terus dievaluasi kemampuannya dengan melakukan pelatihan dan bagi guru yang berprestasi dalam pelatihan itu dinaikkan gajinya,” kata Rusli Tan menandaskan.@
Fd/timEGINDO.com