Tokyo | EGINDO.co – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sedang mempertimbangkan janji untuk menangguhkan pajak penjualan atas makanan sebagai bagian dari kampanyenya untuk pemilihan umum bulan depan, demikian dilaporkan surat kabar Mainichi, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Pemerintah dan Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi akan dengan cermat menilai dampak pasar sebelum memutuskan, karena penghapusan pajak 8 persen atas penjualan makanan akan mengurangi pendapatan pemerintah sekitar 5 triliun yen (US$31,6 miliar) per tahun, kata surat kabar itu dalam laporan pada Jumat malam (16 Januari).
Panggilan ke Kantor Perdana Menteri untuk meminta komentar tidak dijawab pada hari Sabtu.
Takaichi berencana untuk membubarkan parlemen pada hari Jumat dan mengadakan pemilihan umum sela karena ia mencari dukungan publik untuk rencana pengeluaran yang telah mengguncang pasar keuangan. Ia mempertimbangkan untuk mengadakan pemilihan pada 8 Februari, demikian dikatakan dua anggota parlemen LDP kepada Reuters.
Partai LDP membentuk pemerintahan koalisi pada bulan Oktober dengan Partai Inovasi Jepang yang berhaluan kanan, yang dikenal sebagai Ishin, membuka jalan bagi Takaichi untuk menjadi perdana menteri perempuan pertama di negara itu.
Partai-partai tersebut mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk mempertimbangkan undang-undang yang akan membebaskan makanan dan minuman dari pajak konsumsi selama dua tahun, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Sumber : CNA/SL