Jakarta|EGINDO.co Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai Indonesia membutuhkan pembenahan menyeluruh terhadap rezim perdagangan dan kebijakan industri nasional. Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Kamis (15/1/2026), di tengah meningkatnya tekanan global dan perlambatan kinerja sektor riil dalam negeri.
Hasil survei terbaru APINDO mengungkapkan dunia usaha masih berada dalam fase penuh kehati-hatian. Sebanyak 67 persen pelaku usaha menyatakan belum siap melakukan ekspansi, sementara sekitar 50 persen responden mengaku telah melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai langkah efisiensi. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi sektor industri dan manufaktur nasional.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah diingatkan agar lebih cermat dalam merumuskan kebijakan fiskal. APINDO menilai kebijakan yang berpotensi menambah beban, seperti kenaikan pajak, dapat menekan pelaku usaha sekaligus menggerus daya beli masyarakat. Jika tidak dikelola secara hati-hati, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memperlambat pemulihan ekonomi dan menghambat arus investasi.
Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Indonesia sejatinya memiliki fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi berbasis kekuatan domestik. Menurutnya, pasar dalam negeri yang besar, ketersediaan tenaga kerja berkualitas, pelaku industri yang berorientasi jangka panjang, sumber daya bahan baku yang melimpah, serta dukungan permodalan merupakan modal strategis yang belum sepenuhnya dioptimalkan.
Jumhur menilai, apabila seluruh potensi tersebut diramu dalam satu strategi nasional yang konsisten dan berkelanjutan, Indonesia mampu membangun sistem ekonomi domestik yang kokoh. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada pihak asing, khususnya melalui impor produk jadi, sebelum kekuatan industri nasional dimaksimalkan.
“Jika lima faktor utama tersebut dioptimalkan dan kita percaya pada kemampuan sendiri, ekonomi domestik yang kuat pasti dapat terwujud,” ujar Jumhur kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
APINDO dan KSPSI sepakat bahwa arah kebijakan ekonomi ke depan harus lebih berfokus pada penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing nasional agar Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi mampu tumbuh di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang. (Sn)