Balikpapan|EGINDO.co Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal tegas kepada jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait standar kepemimpinan dan etika pengelolaan perusahaan negara. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa direksi BUMN wajib bekerja secara jujur, bersih, dan bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Presiden secara khusus mengkritik praktik sebagian direksi BUMN yang tetap mengajukan permintaan tantiem atau bonus meskipun perusahaan yang dipimpinnya mencatatkan kinerja keuangan negatif. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab dan tidak sejalan dengan semangat pengabdian yang seharusnya melekat pada pengelola entitas milik negara.
Ia menegaskan bahwa jabatan direksi BUMN bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan amanah untuk mengelola aset strategis nasional. Karena itu, Presiden mempersilakan para pimpinan yang merasa tidak mampu menjalankan tugas dengan penghasilan dan ketentuan yang berlaku untuk secara sukarela mengundurkan diri.
Lebih jauh, Presiden menyoroti masih rapuhnya tata kelola di sejumlah BUMN yang berdampak langsung pada kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Ia menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan yang belum optimal, termasuk masih ditemukannya direksi yang dinilai kurang kompeten dalam menjalankan mandat strategis.
Dalam konteks itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN. Upaya perbaikan akan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme, serta penempatan figur-figur pimpinan yang memiliki integritas, kapabilitas, dan rasa tanggung jawab tinggi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan BUMN dapat berfungsi sebagai motor pembangunan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara demi kepentingan jangka panjang. (Sn)