Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Dorong Pemerataan Kesejahteraan Nasional

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada Senin (12/1/2026)/Youtube Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada Senin (12/1/2026)/Youtube Sekretariat Presiden

Jakarta|EGINDO.co Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat (SR) yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Peresmian tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) pada Senin (12/1/2026), menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari laju pertumbuhan ekonomi, melainkan harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

“Dengan mengucap bismillah, pada siang hari ini, hari Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, sejalan dengan upaya menekan kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Melalui pendekatan pendidikan berbasis komunitas, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus pengungkit mobilitas ekonomi jangka panjang.

Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi pusat pembelajaran dasar, tetapi juga wadah penguatan karakter, keterampilan, dan nilai kebangsaan. Dengan pemerataan akses pendidikan yang lebih luas, pemerintah optimistis manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput.

Peresmian ini menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan ekonomi ke depan tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan, melainkan juga pada kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pendidikan sebagai pilar utamanya. (Sn)

Scroll to Top