Jakarta|EGINDO.co Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan skema beras satu harga di seluruh wilayah Indonesia mulai 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus memastikan distribusi beras yang lebih merata dari hulu hingga hilir.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026). Menurut Zulkifli, skema beras satu harga akan didukung oleh penguatan peran Perum Bulog sebagai penyangga utama pasokan dan stabilisator harga beras nasional.
Dalam skema ini, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian margin keuntungan agar tetap memberikan insentif yang layak bagi petani, pelaku distribusi, dan pelaku usaha pangan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berorientasi pada keterjangkauan harga bagi konsumen, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha di sektor pertanian dan logistik pangan.
Zulkifli menegaskan, penerapan beras satu harga diharapkan mampu menekan disparitas harga antarwilayah yang selama ini masih cukup tinggi, terutama antara daerah produsen dan wilayah kepulauan atau terpencil. Selain itu, kebijakan ini dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika iklim dan fluktuasi harga global.
Pemerintah akan terus menyempurnakan desain kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk menyangkut kesiapan anggaran, infrastruktur distribusi, serta mekanisme pengawasan. Skema beras satu harga ditargetkan menjadi salah satu pilar utama kebijakan pangan nasional pada 2026, seiring upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Sn)