Jakarta|EGINDO.co Pemerintah berencana memperkuat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana dengan pengadaan 100 unit jembatan Bailey dari luar negeri. Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan akses transportasi dan distribusi logistik nasional.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan, jembatan-jembatan tersebut akan dipasang di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan tanah longsor, antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menargetkan seluruh jembatan tersebut dapat terpasang secara bertahap pada Januari hingga Februari 2026.
“Pemerintah, atas arahan Presiden melalui Kementerian Pertahanan, akan mencari dan mendatangkan 100 jembatan Bailey dari luar negeri untuk mendukung penanganan bencana di berbagai wilayah,” ujar Maruli dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Hingga saat ini, TNI Angkatan Darat mencatat kebutuhan awal sebanyak 44 unit jembatan di lokasi terdampak. Dari jumlah tersebut, 12 jembatan telah terpasang, 6 unit masih dalam proses pemasangan, sementara 15 unit lainnya tengah dalam perjalanan dari Jakarta menuju lokasi bencana.
Selain jembatan Bailey, TNI AD juga membangun jembatan American Rolling Mill Company (Armco) serta jembatan gantung guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya untuk mendukung mobilitas harian dan kelancaran distribusi logistik. Saat ini, kebutuhan jembatan gantung tercatat sebanyak 11 unit, dengan tiga di antaranya sedang dalam tahap pemasangan.
Dari perspektif ekonomi dan pembangunan, pengadaan jembatan darurat tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan konektivitas wilayah pascabencana, tetapi juga menjadi momentum peningkatan kualitas infrastruktur dasar di daerah terdampak. Pemerintah menilai percepatan pemulihan akses transportasi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi lokal dan distribusi bantuan kemanusiaan.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih efektif, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional di wilayah rawan bencana. (Sn)