Beijing | EGINDO.co – China akan meningkatkan pembaruan perkotaan dan upaya untuk menstabilkan pasar propertinya pada tahun 2026 di awal Rencana Lima Tahun terbarunya (2026-2030), menurut ringkasan konferensi kebijakan perumahan yang dirilis pada hari Selasa (23 Desember).
Konferensi yang diadakan di Beijing pada 22-23 Desember tersebut, memetakan tugas-tugas utama pembangunan perumahan untuk periode Rencana Lima Tahun, dan menyebut tahun depan sebagai titik awal yang penting untuk implementasi kebijakan, menurut ringkasan yang diterbitkan oleh media resmi Kementerian Perumahan.
Fokus utama adalah “implementasi pembaruan perkotaan yang gencar”, bersamaan dengan upaya untuk menstabilkan pasar real estat, mencegah dan meredakan risiko, serta meningkatkan pasokan perumahan terjangkau.
Sektor properti China, yang dulunya merupakan mesin pertumbuhan utama, telah mengalami penurunan terus-menerus sejak pertengahan 2021, meskipun pemerintah telah berulang kali berjanji untuk menopang sektor tersebut. Penjualan rumah yang lemah dan penurunan harga telah membebani kepercayaan konsumen dan pemilik rumah, dengan sekitar 70 persen kekayaan rumah tangga terkait dengan real estat.
Pengembang juga menghadapi tekanan likuiditas. China Vanke mengatakan dalam pengajuan pada hari Senin bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan untuk memperpanjang masa tenggang untuk pembayaran obligasi senilai 2 miliar yuan (US$284,2 juta) yang jatuh tempo pada 15 Desember.
Mengenai stabilisasi pasar, para pejabat mengatakan kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mengelola pasokan dan mengurangi persediaan. Langkah-langkah tersebut termasuk merenovasi desa-desa perkotaan dan mendukung pemerintah daerah dalam membeli rumah-rumah yang ada untuk digunakan sebagai perumahan terjangkau.
Para pejabat juga mengatakan China akan mendorong pergeseran ke arah penjualan rumah baru yang sudah jadi, sehingga “pembeli dapat melihat apa yang mereka dapatkan”.
Konferensi tersebut berjanji untuk memperkuat mekanisme “daftar putih proyek”, sebuah program yang didukung pemerintah di mana pejabat lokal menominasikan proyek perumahan yang terhenti untuk pembiayaan bank yang dipercepat, dan mendesak pemerintah kota untuk memanfaatkan sepenuhnya kewenangan mereka untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan kebijakan properti.
Mengenai pengendalian risiko, para pejabat mengatakan mereka akan mengikuti orientasi pasar dan supremasi hukum untuk mengatasi risiko utang pengembang, memperketat pengawasan dana pra-penjualan, dan melindungi hak dan kepentingan sah pembeli rumah.
Mengenai perumahan terjangkau, para pejabat mengatakan mereka akan berupaya memberikan dukungan perumahan bagi rumah tangga perkotaan berpenghasilan rendah yang menghadapi kesulitan, sambil mengadopsi langkah-langkah yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dasar kelompok rentan, termasuk kaum muda.
Sumber : CNA/SL