Medan | EGINDO.com – Warga korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanul Tengah (Tapteng) harus berjalan berjam-jam demi mendapatkan bantuan. Lambatnya penanganan bencana dari pemerintah pusat tersebut dinilai memperparah penderitaan masyarakat terdampak, terutama di daerah-daerah yang hingga kini masih terisolir.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menilai pemerintah pusat lamban dalam menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, khususnya di Tapanuli Tengah (Tapteng).
Penrad menilai pendistribusian bantuan sembako, sayur-sayuran, dan pakaian bekas kepada warga-warga dari Aek Manuhar, Simarpinggan, dan Sipakpahi di wilayah terisolir. Warga dari wilayah itu harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mengambil bantuan yang didistribusikan.
Menurut Senator asal Sumut, hingga memasuki minggu ketiga pascabencana, keseriusan pemerintah pusat belum terlihat secara nyata. Ia menyoroti masih banyaknya daerah terisolir, distribusi bantuan tanggap darurat yang tidak memadai, serta lemahnya koordinasi di lapangan dalam menangani bencana alam tersebut. Lebih lanjut, Penrad juga mengkritik tidak adanya pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait tahapan penanganan bencana.
Hingga kini katanya, masyarakat dan pemerintah daerah tidak mendapatkan kejelasan mengenai fase tanggap darurat, rekonstruksi, dan rehabilitasi, maupun langkah lanjutan yang akan diambil. Atas kondisi tersebut, Penrad mendesak pemerintah pusat untuk segera dan secepatnya mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik sumber daya manusia, logistik, maupun alat berat, guna membuka akses ke wilayah terisolir dan memastikan bantuan tersalurkan secara merata.
Sebelum menemui warga terisolir itu, Penrad terlebih dahulu melakukan aksi sosialnya ke Kecamatan Tukka-lokasi yang menelan banyak korban jiwa. Dalam perjalanan menuju Tukka, Penrad bertemu langsung dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Masinton menyampaikan keterbatasan serius dalam penanganan pascabencana, khususnya kekurangan alat-alat berat.
Masinton menyampaikan bahwa alat berat milik pemerintah daerah sangat terbatas sehingga Pemkab terpaksa menyewa dari pihak swasta dengan kemampuan fiskal yang juga terbatas. “Yang disampaikan oleh Bupati Masinton tadi, kekurangan alat-alat berat karena yang tersedia di Pemkab tidak memadai. Mereka hanya memiliki beberapa unit saja. Bahkan, Pemkab sampai menyewa ke beberapa perusahaan yang menyediakan alat-alat berat,” tuturnya.@
Bs/timEGINDO.com