Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah pusat menyiapkan skema peningkatan transfer ke daerah pada 2026 yang berbasis perbaikan tata kelola fiskal daerah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 15 Desember 2025, sebagai bagian dari penguatan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal.
Purbaya menjelaskan, arah kebijakan transfer ke daerah ke depan tidak hanya berfokus pada besaran alokasi, tetapi pada kualitas belanja dan kinerja pengelolaan anggaran. Pemerintah pusat akan memperluas pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang mampu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi belanja, serta konsistensi terhadap prioritas pembangunan nasional.
Menurut dia, penguatan tata kelola menjadi prasyarat penting agar tambahan transfer berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan layanan publik. “Transfer fiskal harus menjadi pengungkit produktivitas daerah, bukan sekadar penopang belanja rutin,” ujarnya.
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Namun, APPSI menilai optimalisasi transfer perlu diimbangi dengan peran aktif pemerintah pusat dalam memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD). APPSI mencatat, ketergantungan sebagian daerah terhadap dana transfer masih relatif tinggi akibat terbatasnya kapasitas fiskal dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
APPSI mendorong pemerintah pusat mempercepat harmonisasi regulasi pusat-daerah, memperluas digitalisasi pajak dan retribusi, serta meningkatkan pendampingan teknis pengelolaan PAD. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menjaga kesinambungan APBD.
Ke depan, sinergi kebijakan antara peningkatan kualitas belanja daerah, insentif fiskal berbasis kinerja, dan optimalisasi PAD diharapkan mampu memperkuat stabilitas fiskal nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif. (Sn)