Jakarta|EGINDO.co Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (8/12/2025), untuk menyuarakan keberatan terhadap sejumlah peraturan yang dinilai menghambat kinerja pemerintah desa. Salah satu tuntutan utama adalah pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang menurut para peserta aksi menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa dan berdampak pada program pembangunan di tingkat desa.
Guna menjaga situasi tetap kondusif, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.825 personel gabungan dari berbagai satuan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memastikan aparat akan bertindak profesional dengan mengutamakan dialog dan pendekatan humanis. Ia menegaskan bahwa seluruh petugas tidak dilengkapi senjata api sesuai dengan standar pengamanan aksi unjuk rasa, serta mengimbau massa untuk menyampaikan pendapat secara teratur dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Selain itu, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah titik sekitar Monas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat yang tidak berkepentingan di area tersebut diminta mencari rute alternatif agar aktivitas harian tidak terkendala oleh kemacetan dampak aksi.
Aksi ini menjadi sorotan karena menyangkut perhatian terhadap tata kelola dana desa yang selama ini menjadi program strategis pemerintah. Apdesi berharap suara mereka dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi regulasi demi memastikan penyaluran dana desa berjalan lebih efektif dan tepat waktu. (Sn)