Jakarta|EGINDO.co Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) periode 2025–2030. Prosesi pengukuhan digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (4/12/2025) dan dihadiri sejumlah pejabat pusat serta perwakilan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia mengingatkan agar tiga fungsi utama legislatif—pembentukan regulasi, penganggaran, dan pengawasan—dilaksanakan secara maksimal untuk menjawab tuntutan publik yang semakin dinamis.
Mendagri menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap alokasi dan realisasi anggaran daerah. Menurutnya, efisiensi APBD harus semakin diperkuat, terutama menjelang implementasi kebijakan pengalihan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026. Dengan pengelolaan yang tepat, kata Tito, setiap rupiah APBD dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Tito juga mendorong DPRD berinovasi dalam menggali pendapatan asli daerah tanpa menambah beban ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan pajak restoran dan hotel seperti yang berhasil diterapkan di Banyuwangi, Denpasar, Badung, dan Gianyar. Model tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.
Selain itu, Mendagri meminta DPRD memastikan kebijakan perizinan daerah benar-benar mendukung perkembangan UMKM dan dunia usaha. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membuat peraturan daerah yang rumit, berbelit, atau menghambat iklim investasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna terpilih sebagai Ketua Umum ADPSI periode 2025–2030. Pengukuhan pengurus baru ini diharapkan memperkuat kolaborasi DPRD seluruh Indonesia dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. (Sn)