Oleh : Faedonajokho Sarumaha, S.H.,M.H.,CLA.,CTL
Gelombang banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh kembali menorehkan luka panjang bagi masyarakat. Ratusan rumah terendam lumpur, akses jalan terputus dihantam longsor, dan ribuan warga terpaksa mengungsi dengan membawa apa pun yang sempat diselamatkan. Di antara hiruk-pikuk kepanikan itu, kabar tentang korban jiwa terus terdengar—sebuah pengingat pahit bahwa bencana ini tidak hanya menghancurkan harta, tetapi juga merenggut nyawa.
Namun di balik genangan air yang menelan permukiman, ada genangan pertanyaan yang jauh lebih dalam: sampai kapan bencana akan terus dianggap sebagai “takdir alam”, sementara tangan manusia ikut menyiapkan panggungnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tutupan hutan di pulau Sumatera menyusut dengan kecepatan yang tidak sebanding dengan rehabilitasi yang dilakukan. Izin pembukaan lahan dan ekspansi industri sering kali melenggang mulus, seolah pepohonan hanyalah dekorasi yang boleh diganti sesuka hati. Ketika bukit-bukit gundul tak lagi mampu menahan limpahan hujan, air memilih jalan paling mudah: menuruni lereng, menghantam kampung, menutup jalan, dan menyeret apa pun yang dilewatinya. Ibaratnya, alam sudah lama berteriak. Tapi entah mengapa, suaranya kalah keras dibanding deru mesin pembuka lahan.
Masyarakat Sumatera sebenarnya tidak anti-pembangunan. Mereka hanya ingin pembangunan yang tidak mengorbankan keselamatan. Tetapi ketika bencana datang, mereka bertanya-tanya, mengapa izin usaha begitu sigap diberikan, tapi penanganan bencana sering kali begitu lambat tiba. Dalam beberapa aspirasi publik yang berseliweran di media sosial, terselip nada getir: “Andai saja Sumatera ini berada di Jawa, mungkin bantuan sudah berdatangan dalam hitungan jam.”
Sentilan itu tentu bukan tanpa alasan. Banyak warga merasa ada ketimpangan respons, ketika musibah melanda Pulau Jawa, perhatian nasional mengalir deras; tetapi ketika Sumatera terpuruk, sorotan publik dan reaksi pemerintah terasa datang belakangan. Benar atau tidak, persepsi itu tumbuh dari pengalaman, dan pengalaman masyarakat adalah fakta sosial yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar kelambatan teknis. Ini soal kehadiran negara yang seharusnya menjadi yang paling pertama menyentuh rakyatnya ketika mereka kesusahan.
Namun tidak semua kesalahan bisa ditimpakan kepada pemerintah. Masyarakat pun perlu bercermin. pentingnya menjaga sungai dan alam menjadi faktor kecil yang berkontribusi besar saat hujan turun tanpa ampun dan edukasi lingkungan tidak boleh hanya diberikan setelah bencana. Semestinya menjadi bagian dari budaya sejak dini, ditanamkan di sekolah, dalam komunitas, dan dipraktikkan dalam kehidupan.
Penutup : Bencana bisa datang lagi, tapi apakah kesalahan harus diulang..?
Sumatera kembali menjadi panggung duka, dan publik kembali disuguhi dengan adegan lama dengan drama yang sama. Air naik, rumah hanyut, warga korban jiwa dan harta, mengungsi, jalan putus, pejabat dan politisi datang dengan seremonial dengan luapan pencitraan, ada yang datang dengan gagah memanggul karung beras, ada pula yang hadir dengan rompi tactical ala lapangan, lengkap dengan berbagai macam atribut dan emblemya.
Banjir di Sumatera bukan sekadar musibah. Ia adalah peringatan keras. Peringatan bahwa alam tak bisa diajak kompromi ketika kebijakan tak berpihak pada keberlanjutan. Peringatan bahwa masyarakat butuh edukasi, bukan hanya imbauan dadakan. Peringatan bahwa keadilan dalam penanganan bencana bukan sesekadar tuntutan, tapi hak warga negara.
Kalau tidak ada perubahan, kita hanya menunggu waktu sampai berita serupa kembali muncul: rumah terendam, jalan putus, korban bertambah. Dan pertanyaannya tetap sama: Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab, ketika air kembali naik dan kita kembali tenggelam, hanyut seperti “janji-janji” manis para pejabat dan politisi. (Sn)