Beijing | EGINDO.co – Tiongkok telah memberikan pengecualian atas kontrol ekspor chip Nexperia untuk aplikasi sipil, demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Minggu (9 November). Langkah ini akan membantu meringankan kekurangan pasokan bagi produsen mobil dan pemasok otomotif.
Pengumuman ini merupakan sinyal terkuat dari Beijing bahwa mereka akan mengurangi tekanan pada industri otomotif global akibat pembatasan ekspor yang diberlakukan setelah pemerintah Belanda mengambil alih Nexperia, produsen besar chip dasar yang digunakan dalam sistem kelistrikan otomotif.
Nexperia berbasis di Belanda tetapi dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, Wingtech. Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak merinci apa yang dianggapnya sebagai penggunaan sipil, tetapi pengumuman ini menyusul pernyataan dari perusahaan Jerman dan Jepang yang menyatakan bahwa pengiriman chip Nexperia buatan Tiongkok telah dilanjutkan.
Meskipun demikian, hubungan bilateral antara Tiongkok dan Belanda, dan juga Uni Eropa, kemungkinan akan tetap tegang hingga sengketa kepemilikan dan operasional Nexperia diselesaikan.
Pemerintah Belanda mengambil alih Nexperia pada 30 September, dengan menyatakan bahwa Wingtech berencana memindahkan produksi perusahaan di Eropa ke Tiongkok dan hal ini akan mengancam keamanan ekonomi Eropa.
Tiongkok merespons dengan menghentikan ekspor chip jadi perusahaan tersebut, yang sebagian besar dikemas di Tiongkok, meskipun pekan lalu Tiongkok menyatakan akan mulai menerima permohonan pengecualian setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 30 Oktober.
Kementerian Perdagangan Tiongkok telah berulang kali menyatakan bahwa mereka melindungi rantai pasokan chip global, sementara Belanda gagal mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Pernyataan kementerian pada hari Minggu menyatakan bahwa Tiongkok berharap Uni Eropa akan “lebih mengintensifkan” upaya untuk mendesak pihak Belanda mencabut penyitaan Nexperia.
“Tiongkok menyambut baik upaya Uni Eropa untuk terus memanfaatkan pengaruhnya guna mendesak Belanda agar segera memperbaiki tindakannya yang keliru,” tambah kementerian tersebut.
Sumber : CNA/SL