Washington | EGINDO.co – Pentagon telah mengumumkan pembatasan baru bagi media yang meliput militer AS, mewajibkan mereka untuk berjanji tidak mengungkapkan apa pun yang tidak secara resmi diizinkan untuk dipublikasikan dan membatasi pergerakan mereka di dalam Departemen Perang.
Pedoman baru tersebut, yang tertuang dalam memo panjang yang dibagikan kepada para wartawan pada hari Jumat (19 September), mewajibkan mereka untuk menandatangani afidavit yang menyatakan kepatuhan, atau berisiko kehilangan kredensial media mereka.
Langkah ini merupakan langkah terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengendalikan liputan media tentang kebijakannya, setelah ia menyatakan bahwa berita negatif dapat dianggap “ilegal.”
Pentagon “tetap berkomitmen pada transparansi untuk mendorong akuntabilitas dan kepercayaan publik,” demikian bunyi memo tersebut.
Namun, memo tersebut menambahkan: “Informasi harus disetujui untuk dirilis ke publik oleh pejabat berwenang yang berwenang sebelum dirilis, meskipun tidak diklasifikasikan”, yang secara efektif melarang materi yang bersumber dari pejabat yang tidak disebutkan namanya.
Pembatasan baru ini akan berlaku untuk informasi rahasia dan “informasi tidak rahasia yang dikendalikan.”
Memo tersebut juga merinci pembatasan baru yang luas tentang ke mana wartawan Pentagon dapat pergi tanpa pengawalan resmi di dalam markas besar militer di luar Washington.
“Bukan ‘pers’ yang menjalankan Pentagon, melainkan rakyat,” tulis Menteri Pertahanan Pete Hegseth di X.
“Pers tidak lagi diizinkan berkeliaran di lorong-lorong fasilitas yang aman. Kenakan lencana dan patuhi aturan — atau pulang saja.”
Aturan baru ini muncul beberapa bulan setelah Hegseth menghadapi kritik tajam karena mengungkapkan waktu serangan udara AS terhadap pemberontak Huthi Yaman dalam obrolan grup Signal yang secara tidak sengaja melibatkan seorang wartawan.
Hegseth, mantan pembawa acara Fox News dan veteran Garda Nasional Angkatan Darat, juga dilaporkan telah membagikan detail tersebut dalam rantai grup Signal terpisah yang melibatkan istrinya.
Seorang juru bicara The New York Times, yang sering menjadi sasaran kemarahan Trump, menyebut aturan baru ini “langkah lain dalam pola yang mengkhawatirkan, yaitu mengurangi akses terhadap apa yang sedang dilakukan militer AS dengan mengorbankan pembayar pajak.”
Presiden National Press Club, Mike Balsamo, mengecam aturan baru tersebut dan mendesak Pentagon untuk segera mencabutnya.
“Jika berita tentang militer kita harus disetujui pemerintah terlebih dahulu, maka publik tidak lagi mendapatkan laporan independen,” kata Balsamo dalam sebuah pernyataan.
“Mereka hanya mendapatkan apa yang ingin dilihat para pejabat. Hal itu seharusnya membuat setiap warga Amerika khawatir.”
Sumber : CNA/SL