Ribuan Aparat Dikerahkan Kawal Aksi BEM UI Bertajuk #RakyatTagihJanji

DEMO DI DPR - Ilustrasi demo mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Hari rencananya mahasiswa dari BEM UI akan demo di tempat yang sama.
DEMO DI DPR - Ilustrasi demo mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Hari rencananya mahasiswa dari BEM UI akan demo di tempat yang sama.

Jakarta|EGINDO.co  Ribuan aparat gabungan disiagakan untuk mengawal aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki mengatakan, sebanyak 2.852 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur pengamanan Pemprov DKI Jakarta diterjunkan untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. “Pengamanan di DPR melibatkan 2.852 personel, sementara 1.364 personel lainnya disebar di titik lain di Jakarta Pusat,” ujar Ruslan.

Aparat juga ditempatkan di kawasan pos polisi Merdeka Barat serta kantor pengacara Elza Syarief di Jalan Latuharhary, yang akan menjadi lokasi aksi kelompok lain. Polisi menegaskan pengamanan dilakukan dengan cara persuasif, sembari mengimbau massa agar tidak melakukan tindakan provokatif maupun anarkis.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan melawan petugas, jangan merusak fasilitas umum, dan mari kita jaga situasi tetap damai,” lanjut Ruslan. Ia juga mengingatkan masyarakat menghindari kawasan DPR karena arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan eskalasi massa.

BEM UI Usung 17+8 Tuntutan Rakyat

Aksi bertajuk #RakyatTagihJanji ini diperkirakan diikuti lebih dari 300 peserta yang berangkat dari Kampus UI Depok. Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Bima Surya, menjelaskan jumlah massa akan terus bertambah hingga siang hari. “Aksi ini terbuka untuk masyarakat umum, termasuk aliansi ojek online serta BEM dari kampus lain,” ujarnya.

Demo BEM UI kali ini berfokus pada 17 tuntutan mendesak yang harus ditanggapi pemerintah dan DPR sebelum 5 September 2025. Beberapa di antaranya menuntut Presiden Prabowo membentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan saat aksi 28–30 Agustus, menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, membebaskan demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi, serta membatalkan kenaikan gaji dan fasilitas baru DPR.

Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan 8 agenda reformasi jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2026, seperti reformasi DPR dan partai politik, penguatan KPK, hingga perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.

Aksi Mahasiswa Semakin Menguat

Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang aksi mahasiswa terus meningkat. Berdasarkan laporan Tempo, bentrokan sempat terjadi pada aksi 28–30 Agustus lalu yang menewaskan dua orang mahasiswa. Sementara itu, menurut catatan Kompas.com, sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyatakan dukungan moral terhadap agenda BEM UI, menilai tuntutan yang dibawa mewakili keresahan publik.

Polisi berharap seluruh rangkaian unjuk rasa berlangsung damai. “Menyampaikan aspirasi adalah hak yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara tertib agar pesan mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik,” pungkas Ruslan.

Sumber: Tribunnews.com/Sn

Scroll to Top