Medan | EGINDO.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan sikap tegas terkait dugaan penyiksaan yang dialami seorang warga berinisial DS saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Kota Medan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan sikap tegas terkait dugaan penyiksaan yang dialami seorang warga berinisial DS saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Kota Medan pada Sabtu, 30 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB. LBH Medan bersama KontraS secara hukum mendampingi DS melaporkan dugaan penyiksaan tersebut ke Polda Sumut. Laporan ini menjadi bukti nyata buruknya penghormatan terhadap hak asasi manusia di tubuh institusi Polri, khususnya Polda Sumut.
LBH Medan dan KontraS mengutuk keras segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh aparat kepolisian, khususnya Polda Sumut, yang seharusnya menjalankan mandat untuk melindungi masyarakat. Berdasarkan keterangan korban, saksi, serta bukti awal yang dihimpun, kejadian bermula ketika berlangsungnya aksi unjuk rasa di Medan. DS, yang bukan peserta aksi, hanya menyaksikan jalannya demonstrasi. Namun ketika hendak menyaksikan aksi terjadi kericuhan yang membuat massa aksi berlari kearahnya dan teman-temanya.Kemudian beberapa orang yang diduga aparat kepolisian Polda Sumut tiba-tiba menangkap, menyeret, memukul, menjambak rambut, dan menginjak kepala DS secara brutal hingga korban kejang-kejang di tempat dan tidak sadarkan diri.
Tindakan tersebut secara langsung telah merendahkan martabat manusia, menimbulkan luka fisik, trauma psikis, serta memperlihatkan adanya praktik penyiksaan dan penggunaan kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Padahal, UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga Konvensi Anti Penyiksaan yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998, dengan jelas menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, serta melarang praktik penyiksaan.
LBH Medan dan KontraS menegaskan bahwa kejadian ini adalah pelanggaran HAM serius yang harus diusut tuntas melalui mekanisme pidana dan etik. “LBH Medan mengutuk keras tindakan brutal yang diduga dilakukan aparat kepolisian Polda Sumut terhadap DS, menuntut Kapolda Sumut segera menonaktifkan dan mengusut secara serius oknum aparat yang terlibat hingga proses hukum selesai, serta mendorong Propam Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan independen,” tegas Direktur LBH Medan, Irvan Saputra SH MH dalam keterangan tertulisnya di aplikaai WhatsApp, Senin (1/9/2025) kemarin.
Dikatakan Irvan, hingga saat ini Polda Sumut belum mengungkap identitas oknum yang diduga sebagai pelaku penyiksaan terhadap DS. Padahal video penyiksaan tersebut telah viral beredar luas di masyarakat. Dilanjutkannya, kekerasan terhadap DS memperlihatkan bahwa institusi kepolisian belum berhasil melepaskan diri dari budaya kekerasan (culture of violence) yang bertentangan dengan semangat reformasi Polri pasca-1998. Kata Irvan, catatan LBH Medan dan KontraS juga menunjukkan adanya pola berulang tindakan represif aparat di Sumut dalam menghadapi aksi demonstrasi. Alih-alih mengedepankan pendekatan persuasif, aparat justru menggunakan kekerasan, intimidasi, hingga penangkapan sewenang-wenang.
LBH Medan dan KontraS juga mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justicia terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus DS, meminta Kompolnas melakukan investigasi kelembagaan, serta menuntut Presiden RI dan Kapolri segera melakukan reformasi Polri secara menyeluruh dengan mengakhiri kultur kekerasan aparat.@
Bs/timEGINDO.com