Medan | EGINDO.com – Aksi mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Selasa (26/8/2025), berakhir ricuh setelah aparat kepolisian bertindak represif dalam membubarkan massa. Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami tindakan kekerasan, mulai dari pemukulan, dorongan, hingga intimidasi verbal. Insiden ini menuai perhatian luas dan memantik respons keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan.
Ketua Umum HMI Cabang Medan Periode 2025-2026, Cici Indah Rizki, menyatakan bahwa tindakan aparat tersebut merupakan bentuk anarkisme negara terhadap rakyatnya sendiri. Ia menilai, kekerasan itu bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencederai konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi di muka umum.
“Mahasiswa turun ke jalan bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Aparat seharusnya melindungi dan mengayomi, bukan justru memukul, menginjak, dan mengintimidasi. Tindakan represif itu jelas bentuk pelecehan terhadap demokrasi,” tegas Cici dalam keterangan resminya, pada Rabu (27/8/2025) hari ini.
Cici menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Kapolda Sumatera Utara yang justru seolah menormalisasi tindakan kekerasan aparat. Menurutnya, seorang pucuk pimpinan kepolisian di daerah seharusnya hadir dengan sikap bijaksana, menenangkan situasi, dan memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat, bukan memperkeruh keadaan dengan narasi yang menyakitkan hati mahasiswa. “Pernyataan Kapolda Sumut sangat tidak pantas. Itu memperlihatkan ketidakpekaan institusi terhadap luka mahasiswa. Alih-alih meminta maaf, yang muncul justru pembenaran atas kekerasan. Sikap seperti ini sangat berbahaya karena berpotensi menumbuhkan kultur represif di tubuh kepolisian,” lanjutnya.
HMI Cabang Medan meminta untuk Kapolda Sumut menarik kembali ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat. Kemudian Kapolri harus segera mengevaluasi dan menindak aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan dalam aksi. DPRD Sumut bersama pemerintah daerah mesti membuka ruang dialog dengan mahasiswa sebagai wujud penghormatan terhadap aspirasi rakyat.
Menurut Cici, kekerasan hanya akan melahirkan perlawanan yang lebih kuat. Mahasiswa tidak akan mundur dalam perjuangan meski harus berhadapan dengan represi aparat. “Semakin ditekan, semakin kokoh semangat perjuangan mahasiswa. Kekerasan tidak akan pernah memadamkan api perlawanan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa bukan musuh negara, melainkan bagian dari rakyat yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan. “Kami adalah mitra kritis bangsa. Jika ada kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kami akan turun menyuarakan kebenaran. Itu bukan sebuah ancaman, melainkan amanah sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia,” pungkasnya.
HMI Cabang Medan menutup pernyataan tersebut dengan seruan moral agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga solidaritas, serta tidak membiarkan praktik kekerasan aparat menjadi hal yang lumrah. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas penghormatan terhadap kebebasan rakyat, bukan di atas tongkat pemukul aparat.@
Rel/timEGINDO.com